JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi XI DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2024 bersama perwakilan kepala desa, direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) se-Kabupaten Malang, serta pelaku UMKM.
Dalam kegiatan FGD ini, hadir sebagai tamu undangan sekaligus narasumber utama yakni Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang Didik Gatot Subroto, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Teguh Hadi Sulistiono, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Edy Susetyo dan Korwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah II BPKP Provinsi Jawa Timur Teguh Harjanto.
Plt. Bupati Malang Didik Gatot Subroto menyampaikan, desa merupakan fondasi pembangunan dalam sebuah daerah. Pejabat publik yang akrab disapa Didik ini menuturkan, kemajuan Kabupaten Malang sangat bergantung pada bagaimana masing-masing desa mengelola potensi sumber dayanya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
"Dalam konteks ini, BUMDesa dan UMKM memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi lokal, sekaligus sebagai pilar utama dalam mewujudkan kemandirian desa," ujar Didik dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).
Menurutnya, sebagai bagian dari evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, topik yang dibahas melalui FGD bersama lintas sektoral ini sangat relevan dengan dinamika pada sektor perekonomian yang dikelola secara bottom-up atau dari bawah ke atas.
"Dengan manajemen yang baik, potensi desa dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang tidak hanya berdampak pada masyarakat setempat, tetapi juga pada perekonomian Kabupaten Malang secara keseluruhan," tutur Didik.
Pria yang dulunya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tunjungtirto, Singosari selama 17 tahun ini mengungkapkan, untuk pengembangan potensi perekonomian desa di Kabupaten Malang banyak ditopang oleh keberadaan BUMDesa, serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
"Dari total 378 desa yang tersebar di 33 kecamatan, saat ini telah terbentuk 376 BUMDesa yang mana 127 di antaranya telah berbadan hukum terhitung pada tanggal 19 November 2024," jelas Didik.
Untuk jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh masing-masing BUMDesa di antaranya pasar desa, wisata, simpan pinjam, pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih, pengelolaan parkir, pengelolaan ponten, jasa atau agen, persewaan, toko, pertanian, peternakan, perdagangan, industri, serta warung atau kafe atau rumah makan dan lain-lain.
Pihaknya menyebutkan, luasnya geografis Kabupaten Malang dan banyaknya jenis usaha yang dikelola BUMDes menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Malang untuk melakukan pembinaan masing-masing BUMDesa dan UMKM dalam mengembangkan potensi desa.
"Dalam hal ini, Pemkab Malang terus mendorong agar pemerintah desa dapat mengidentifikasi potensi lokal, baik di bidang pertanian, pariwisata, kerajinan, maupun jasa. Pemanfaatan potensi ini harus didukung dengan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk desa," jelas Didik.
Lebih lanjut, keberadaan BUMDesa harus menjadi lokomotif pengembangan dan pertumbuhan ekonomi di desa. Untuk itu, agar pengelolaannya dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel, Pemkab Malang membutuhkan dukungan berupa pendampingan dan pelatihan agar BUMDesa dapat berkembang lebih optimal serta mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa yang ada di Kabupaten Malang.
Sementara itu, keberadaan UMKM juga menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Malang. Dengan meningkatkan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta pemasaran berbasis digital, UMKM desa dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Keberhasilan pembangunan desa memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan pihak swasta. Kolaborasi ini harus terus diperkuat, termasuk dengan menggandeng akademisi dan lembaga keuangan untuk mendukung inovasi desa," pungkas Didik.
