Raperda APBD Jatim 2025, Pemprov Anggarkan Belanja Daerah Rp 27,66 Triliun
Reporter
Muhammad Choirul Anwar
Editor
A Yahya
28 - Oct - 2024, 08:05
JATIMTIMES - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jawa Timur (Jatim) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mulai dibahas. Dalam Raperda tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menganggarkan belanja daerah sebesar Rp27,66 triliun lebih.
Sementara itu, alokasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 26,16 triliun lebih. Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menyebut, jika dibandingkan dengan kebutuhan Belanja Daerah sebesar Rp27,66 triliun lebih, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp1,49 triliun lebih.
Baca Juga : Anak Sulung Nia Dinata Meninggal Dunia di Usia 28 Tahun, Apa Penyebabnya?
“Olen karena itu, strategi untuk menutup defisit anggaran daerah dengan Pembiayaan Neto yang diperoleh dari selisih antara penerimaan pembiayaan berupa perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp1,508 Triliun lebih,” ungkapnya, Senin (28/10/2024).
“Ini dengan rincian pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp9,176 Miliar lebih berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT SMI atas Pinjaman Daerah yang digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat terdampak Covid-19,” sambungnya.
Dijelaskan pula, Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 berasal dari kekuatan pendapatan daerah pada penyusunan RAPBD mencapai Rp 26,16 triliun lebih terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp16,49 triliun dan Pendapatan Transfer sebesar Rp9,66 triliun lebih.
“Dari Pendapatan Daerah sebesar Rp26,16 triliun lebih itu dipergunakan untuk Belanja Daerah sebesar Rp27,66 triliun lebih dengan rincian Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial,” terangnya.
Adhy menjelaskan, penyusunan RAPBD Jatim Tahun Anggaran 2025 ini telah disesuaikan dengan tema RKP 2025 yaitu ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’. RKP itu akan diwujudkan melalui delapan arah kebijakan prioritas pembangunan.
Yang mana, sejalan dengan tema RKP tahun 2025 itu, maka RKPD Jatim 2025 mengambil tema ‘Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan’...
