DPRD Kota Malang Khawatir, Target Pajak di Perubahan APBD Dinaikkan

JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyoroti naiknya target penerimaan pajak dalam postur pendapatan asli daerah (PAD). Kenaikan tersebut dibahas dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2024. 

Sorotan tersebut salah satunya disampaikan oleh Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman. Menurutnya, peningkatan target pajak itu akan menjadi masalah jika realisasinya tidak memenuhi target. 

Baca Juga : Cegah Kebocoran, Setoran Parkir di Kota Malang Pakai m-Banking

"Terkait kenaikan target pajak, hal ini tentu akan menjadi permasalahan apabila target tidak dapat tercapai hingga akhir tahun 2024," ujarnya. 

Informasi dihimpun JatimTIMES, dalam Perubahan APBD 2024 ini, target pajak dinaikan sebesar 4,8 persen. Yakni dari yang semula sebesar Rp. 806,7 Miliar menjadi Rp 845,5 miliar. Sedangkan per 11 Juli 2024 lalu, realisasi PAD di sektor pajak baru mencapai Rp. 341.208.654.364 atau 42 persen dari APBD murni. 

Sementara menurut Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Iwan Mahendra, naiknya target itu bisa memunculkan asumsi negatif dari masyarakat. Misalnya seperti munculnya anggapan bahwa semua hal dapat terkena pajak.

"Nanti bagaimana sikap teknokrat dalam menghadapi prasangka dari masyarakat. Khususnya anggapan semua dipajaki oleh pemerintah, karena dominannya peran pajak pada pendapatan daerah. Akibatnya pemerintah sering dianggap kurang kreatif," ujar Iwan.

Perlu diketahui bahwa sektor pajak menjadi salah satu penyumbang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan Pemkot Malang. Semula PAD Kota Malang menargetkan Rp 970.521.536.360 dan meningkat melebihi Rp 1,9 triliun. 

Baca Juga : Prasasti Karangtengah: Bukti Kejayaan Peradaban Blitar Sejak Abad ke-7 Masehi

"Fraksi PDI Perjuangan berharap target pendapatan daerah ini bisa terealisasi. Terlebih perubahan anggaran tahun ini bisa menjadi bridging untuk semakin meningkatkan kinerja anggaran tahun 2025," lanjutnya...

Baca Selengkapnya