DPRD Beri Kritik Tajam terkait LKPJ Gubernur Jatim 2023

JATIMTIMES - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur (Jatim) akhir tahun anggaran 2023 mendapat sejumlah kritik tajam dari DPRD Jatim. Kritik tersebut disampaikan sejumlah fraksi dalam pandangan umumnya yang dibacakan di rapat paripurna, Senin (1/4/2024).

Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim, Agatha Retnosari menekankan bahwa laporan mengenai investasi pada LKPJ 2023 tidak mencerminkan upaya pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata.

Baca Juga : Bupati Sanusi Akhiri Safari Ramadan Penyerahan Bantuan untuk Yatim Piatu di Wagir

"Fraksi PDIP berpandangan bahwa lampiran investasi tidak mencerminkan upaya pembangunan yang telah dinarasikan dalam LKPJ, tidak tampak adanya pemulihan ekonomi kerakyatan dan tidak mengindikasikan keberpihakan pada implementasi prioritas pembangunan," papar Agatha Retnosari.

Agatha menjelaskan, bahwa terjadi penurunan serapan tenaga kerja di sektor perdagangan dari 20,08 persen pada tahun 2022 menjadi 19,10 persen di tahun 2023 lalu. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,98 persen.

"Serapan tenaga kerja dalam sektor pariwisata juga turun padahal sektor pariwisata menjadi andalan, begitu pula agro. Dalam LKPJ ini tidak dijelaskan soal relasi komprehensif antara investasi dengan serapan tenaga kerja melalui pembanding antara tenaga kerja yang telah ada dan tenaga kerja yang baru terserap, ini harus jadi perhatian Gubernur," katanya.

Selanjutnya, Agatha menyampaikan bahwa kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus menjadi perhatian serius bagi Pemprov. Fraksi PDIP menilai, BUMD seperti Bank Jatim masih belum optimal dengan ketersediaan dana yang ada.

"Berdasarkan catatan kinerja dalam LKPJ 2023, hal tersebut mengindikasikan bahwa Bank Jatim masih konservatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Jatim, terutama penyaluran kredit, sehingga kita dorong Pemprov melakukan langkah strategis," jelasnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi PKS, PBB dan Hanura DPRD Jatim Mathur Husyairi menyoroti kurangnya transparansi dan perencanaan program. Hal tersebut menurutnya bisa menjadi kendala serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Jatim. 

Karenanya, perlu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program kesejahteraan...

Baca Selengkapnya