JATIMTIMES - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur (Jatim) akhir tahun anggaran 2023 mendapat sejumlah kritik tajam dari DPRD Jatim. Kritik tersebut disampaikan sejumlah fraksi dalam pandangan umumnya yang dibacakan di rapat paripurna, Senin (1/4/2024).
Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim, Agatha Retnosari menekankan bahwa laporan mengenai investasi pada LKPJ 2023 tidak mencerminkan upaya pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata.
Baca Juga : Bupati Sanusi Akhiri Safari Ramadan Penyerahan Bantuan untuk Yatim Piatu di Wagir
"Fraksi PDIP berpandangan bahwa lampiran investasi tidak mencerminkan upaya pembangunan yang telah dinarasikan dalam LKPJ, tidak tampak adanya pemulihan ekonomi kerakyatan dan tidak mengindikasikan keberpihakan pada implementasi prioritas pembangunan," papar Agatha Retnosari.
Agatha menjelaskan, bahwa terjadi penurunan serapan tenaga kerja di sektor perdagangan dari 20,08 persen pada tahun 2022 menjadi 19,10 persen di tahun 2023 lalu. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,98 persen.
"Serapan tenaga kerja dalam sektor pariwisata juga turun padahal sektor pariwisata menjadi andalan, begitu pula agro. Dalam LKPJ ini tidak dijelaskan soal relasi komprehensif antara investasi dengan serapan tenaga kerja melalui pembanding antara tenaga kerja yang telah ada dan tenaga kerja yang baru terserap, ini harus jadi perhatian Gubernur," katanya.
Selanjutnya, Agatha menyampaikan bahwa kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus menjadi perhatian serius bagi Pemprov. Fraksi PDIP menilai, BUMD seperti Bank Jatim masih belum optimal dengan ketersediaan dana yang ada.
"Berdasarkan catatan kinerja dalam LKPJ 2023, hal tersebut mengindikasikan bahwa Bank Jatim masih konservatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Jatim, terutama penyaluran kredit, sehingga kita dorong Pemprov melakukan langkah strategis," jelasnya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PKS, PBB dan Hanura DPRD Jatim Mathur Husyairi menyoroti kurangnya transparansi dan perencanaan program. Hal tersebut menurutnya bisa menjadi kendala serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Jatim.
Karenanya, perlu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program kesejahteraan. Mathur menyebut bahwa persoalan yang tidak pernah selesai adalah urusan kesejahteraan, yakni upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kalau dibilang Gubernur Khofifah ini berhasil menurunkan angka kemiskinan, perbandingannya dengan siapa. Kalau dibandingkan dengan periodenya Pakde Karwo itu gak benar. Justru periode Khofifah ini naik," ungkapnya.
Khofifah-Emil yang telah dikritik karena angka kemiskinan naik selama masa jabatannya, didesak untuk membandingkan pencapaian tersebut dengan periode sebelumnya. Meskipun program-program seperti Jalin Matra dan Jalin Kesra dilaksanakan selama era sebelumnya, kejelasan dan efektivitas program-program saat ini menjadi sorotan.
Baca Juga : 51 Anak Yatim Piatu di Kecamatan Dau Dapat Bantuan Uang dari Bupati Sanusi
"Lebih jauh, APBD di era Pakde Karwo hampir tiap tahun program pengentasan kemiskinan itu ada. Mulai dari Jalin Matra, Jalin Kesra. Nah setelah bu Khofifah ini kan gak jelas. Dia hanya punya Jatim Sejahtera," jelasnya.
Kurangnya transparansi dalam data dan penggunaannya juga menjadi masalah. Menurut Mathur, dengan banyak pihak merasa tertutup dan tidak diberikan akses untuk menggali lebih dalam. Pihak-pihak terkait, termasuk DPRD, menuntut kejelasan dalam perencanaan program dan pelaksanaannya.
"Yang aneh lagi, data ini terkesan tertutup. Tidak boleh digunakan pihak lain. Nah, pihak lain ini siapa, apakah DPRD ini pihak lain. Kita ini kan pemerintah daerah," ucapnya.
Pihaknya juga ingin mendalami mengenai OPD yang paling bertanggung jawab terkait pengentasan kemiskinan. Namun hal tersebut tampak menemui jalan buntu.
“Saya ingin tahu sebenarnya yang paling bertanggung jawab mengentas kemiskinan ini OPD mana. Dinas Sosial kita tanya mereka jawab bukan, hanya menyerahkan bantuan. Mereka juga tidak punya database. Termasuk Sinta Gelis program andalannya Pak Wagub Emil Dardak," bebernya.
Dalam menghadapi kritik ini, pemerintah diharapkan untuk meningkatkan transparansi, perencanaan yang lebih baik, dan memastikan penggunaan data yang akurat untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif. Sementara, Pj Gubernur Adhy Karyono menegaskan pihaknya akan menggelar rapat untuk menyiapkan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim.
"Kami akan rapatkan untuk menjawab fenomena terkait pandangan mereka (fraksi-fraksi). Sehingga kami bisa meyakinkan bahwa kinerja kami betul-betul memang valid," tandasnya.
