JATIMTIMES - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengebut penerbitan sertifikat 80.000 bidang tanah wakaf. Kepala Kanwil ATR/BPN Jatim Asep Heri menargetkan, proses sertifikasi tersebut rampung pada Maret 2025.
Hal ini disampaikan ketika dirinya memimpin rapat secara daring terkait percepatan penerbitan sertifikat wakaf, Minggu (2/2/2025). Rapat kali ini membahas tentang penyelesaian sertifikat wakaf dalam jangka dekat harus segera tuntas, khususnya wakaf yang terkait Nahdlatul Ulama (NU).
Baca Juga : Klasemen Sementara Liga Voli Korea Putri, Usai Pink Spiders Taklukkan Red Spark
Terdapat sekitar kurang lebih 80.000 mushola dan masjid di Jatim yang belum bersertifikat. Selain itu, banyak juga tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan produktif seperti hotel, tempat usaha lain seperti bengkel, toko, dan lain sebagainya.
Asep menyoroti pentingnya tanah wakaf dalam membangun peradaban Islam, mengingat tanah wakaf banyak digunakan untuk pondok pesantren, masjid, dan madrasah. “Tanah wakaf adalah pilar utama dalam pengembangan pendidikan dan dakwah Islam. Oleh karena itu, percepatan legalisasi ini sangat krusial agar pengelolaan aset wakaf semakin optimal,” ujarnya.
Sebagai langkah nyata, ia meminta seluruh Kantor Pertanahan kabupaten/kota di Jatim untuk segera menyelesaikan berkas-berkas yang masih tertunda. Sinergi antara BPN dan NU dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target ini.
Ia pun mengarahkan jajaran untuk membuat 4 cluster atau kategori permohonan wakaf yaitu, kategori lengkap, tidak lengkap, tidak ada berkas, dan daftar yang bermasalah. Asep menegaskan agar jajarannya tidak terlalu banyak diskusi, tapi langsung melakukan aksi untuk segera menyelesaikan sertifikat tanah wakaf.
“Mulai sekarang, kita tidak hanya berfokus pada kendala administrasi, tetapi juga mencari solusi konkret agar semua proses berjalan lebih cepat dan efektif,” ujar Asep.
Baca Juga : Tim Geologi ITS Rekomendasikan Relokasi Warga Terdampak Tanah Gerak Pasuruan
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa percepatan sertifikasi tanah wakaf akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Wakaf (Siwak) serta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Langkah ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala teknis yang selama ini menghambat proses sertifikasi.
Sebagai batas akhir, Asep menetapkan 15 Maret 2025 sebagai tenggat penyelesaian berkas sertifikasi tanah wakaf yang telah didaftarkan. “Kami berharap, sebelum bulan Ramadan, semua proses ini dapat diselesaikan. Sertifikat akan diserahkan secara simbolis dalam acara buka puasa bersama,” urainya.