Verifikasi PBID Ditarget Satu Bulan, Pemkab Malang Minta Warga Mampu Jadi Peserta Mandiri

JATIMTIMES - Proses verifikasi pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) di Kabupaten Malang, diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu bulan. 

Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dikabarkan masih melakukan verifikasi untuk memisahkan data antara yang meninggal dunia dan warga yang mampu.

Baca Juga : Satu Aplikasi Beragam Manfaat, Berikut Cara Promosikan Usaha dan Wisata Melalui Matic

Selama proses verifikasi berlangsung, PBID akan dinonaktifkan sementara. Namun demikian pelayanan kesehatan termasuk masyarakat Kabupaten Malang yang mengalami penyakit kronis, tetap difasilitasi oleh Pemkab Malang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabup) Malang Didik Gatot Subroto, saat menanggapi pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia (RI) Muhadjir Effendy.

"Proses pemberhentian itukan hanya sementara, kemarin ada kesalahan teknis, karena kan jumlahnya banyak. Kalau tidak, nanti akan banyak program yang tidak terselesaikan," ungkapnya.

Didik menyebut, kemungkinan proses verifikasi PBID akan berlangsung paling lama satu bulan. Sedangkan saat ini proses verifikasi juga terus dikebut oleh Pemkab Malang. 

"(Penonaktifan PBID) ini kan hanya langkah sementara, insyaa Allah 1 bulan," tuturnya.

Menurut Didik, proses verifikasi PBID tersebut penting untuk dilakukan. Tujuannya untuk memetakan ketimpangan data. Yakni terkait data orang yang sudah meninggal, data warga yang berhak menerima PBID, hingga masyarakat yang mampu.

Di mana ketiga data tersebut sebelumnya terdata di PBID. Sehingga perlu untuk diverifikasi. "Terkait PBID ini kenapa harus dilakukan (verifikasi), karena kami sedang melakukan singkronisasi data. Yaitu antara data-data yang orang meninggal, kemudian data-data orang yang mampu ini harus dipisahkan dulu," jelasnya.

Dengan verifikasi itulah, PBID di Kabupaten Malang akan lebih tepat sasaran. Yaitu menyasar masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan mereka yang mampu, nantinya akan diarahkan untuk beralih ke mandiri.

"Yang mandiri sekarang pada merubah ke PBID, akhirnya (anggaran Pemkab Malang) jebol. Dampaknya hak-haknya warga miskin, terserap pada kelompok-kelompok yang mampu," tuturnya.

Akibat adanya peralihan dari mandiri ke PBID itulah, berdampak pada pelonjakan data yang cukup signifikan. "Lonjakan itu karena pergeseran tadi, yang mandiri bergeser ke PBID...

Baca Selengkapnya