Bupati Sanusi Pangkas Jatah Mamin dan Perdin, Dana Dialihkan ke Pemulihan Ekonomi

Reporter

Editor

10 - Sep - 2021, 01:34

Bupati Malang, H. Muhammad Sanusi saat ditemui usai rapat paripurna, Kamis (9/9/2021). (Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang masih fokus dalam penanganan Covid-19. Hal itu juga menjadi bahasan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Malang yang digelar Kamis (9/9/2021).

Di dalamnya, direncanakan ada penyesuaian anggaran yang diarahkan untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah (PED). Dan tentunya, menurut Bupati Malang HM. Sanusi, hal itu akan berdampak pada postur APBD. Baik pada sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

"Secara umum kan nanti dievaluasi, sehingga anggaran selama Covid-19 ini, perjalanan dinas (perdin), mamin (makan dan minum) untuk kegiatan pertemuan-pertemuan itu, pembinaan yang menghadirkan orang banyak yang tidak dilakukan, dan akan dialihkan, fokus untuk pemulihan ekonomi (daerah). Sesuai arahan Pak (Presiden) Jokowi," ujar Sanusi usai rapat paripurna, Kamis (9/9/2021).

Namun, Sanusi masih belum dapat menjelaskan secara pasti. Berapa besar prosentase atau jumlah anggaran yang akan difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah (PED). Meskipun dari pantauannya, pergerakan Covid-19 di Kabupaten Malang cenderung melandai dan mulai dapat ditekan.

Selain itu, saat ini pihaknya juga masih fokus untuk dapat meningkatkan capaian vaksinasi. Pria asal Gondanglegi ini menargetkan bahwa Kabupaten Malang dapat mencapai 25 ribu vaksinasi dalam setiap harinya. "Sekarang masih terus kita genjot sampai 25 ribu vaksin per hari. Saat ini kan masih 20 ribu," imbuh Politisi PDI Perjuangan ini.

Beberapa hal yang ia nilai masih berkaitan dengan pemulihan ekonomi adalah terkait peningkatan infrastruktur. Seperti perbaikan jalan, jembatan dan irigasi pertanian. Selain itu juga akan difokuskan untuk peningkatan aktifitas ekonomi melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Maka, anggaran yang tidak dapat digunakan itu, dialihkan untuk peningkatan ekonomi. Utamanya untuk perbaikan jalan, jembatan, irigasi pertanian dan UMKM," terang Sanusi.

Baca Juga : Baca Selengkapnya