Isu Pendidikan dalam Kampanye, Cek Program Ketiga Paslon Kabupaten Malang Ini

Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang. Ketiganya sama-sama memiliki visi, misi dan program unggulan untuk kelayakan dunia pendidikan di Kabupaten Malang. 

Seperti halnya paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang nomor satu yakni Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi). Untuk meningkatkan kelayakan di dunia pendidikan Kabupaten Malang, pihaknya akan menggunakan skema BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). 

Baca Juga : Bawaslu Banyuwangi Ingatkan Tim Pemenangan Patuhi Aturan Pemasangan APK

Calon Bupati Malang nomor urut satu yakni Sanusi, mengatakan, bahwa skema tersebut telah diperhitungkan bersama tim terkait kekuatan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Malang yang dapat membiayai 400 ribu siswa di Kabupaten Malang melalui BOSDA. Skema program unggulan tersebut akan diperuntukkan bagi para siswa SD (sekolah dasar), MI (madrasah ibtidaiyah), SMP (sekolah menengah pertama) dan MTs (madrasah tsanawiyah). 

"Sudah kita hitung dengan kekuatan APBD Kabupaten Malang mampu membiayai (BOSDA, red) untuk sekitar 400 ribu siswa. Untuk merealisasikan program unggulan Malang Makmur di sektor peningkatan BOSDA ini, bakal kita anggarkan Rp 4,2 triliun," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Dari penganggaran yang begitu besar tersebut, sudah seharusnya nanti pihak sekolah tidak ada lagi yang melakukan penarikan uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) kepada siswa. 

"Karena untuk pembiayaan pendidikan gratisnya itu sesuai dengan SPP yang mereka lakukan (bayarkan, red) sekarang. Untuk SD itu rata-rata SPP-nya Rp 20 ribu, sedangkan SMP rata-rata di bawah Rp 75 ribu," ujarnya. 

Sanusi menambahkan, bahwa untuk BOSDA Kabupaten Malang yang bakal dialokasikan kepada para siswa angkanya melebihi SPP yang tiap bulannya dibayarkan oleh para siswa. 

"Untuk BOSDA Kabupaten Malang yang bakal dialokasikan mencapai Rp 50 ribu untuk pelajar SD sederajat. Sedangkan untuk pelajar SMP sederajat Rp 75 ribu," imbuhnya. 

Dengan pengalokasian anggaran yang melebihi angka SPP, dikatakan Sanusi, bahwa sudah seharusnya di setiap sekolah tidak lagi melakukan penambahan penarikan uang SPP.  "Kalau di lapangan masih menarik (SPP, red) lebih, nanti kita atur," tegasnya...

Baca Selengkapnya