Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang. Ketiganya sama-sama memiliki visi, misi dan program unggulan untuk kelayakan dunia pendidikan di Kabupaten Malang.
Seperti halnya paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang nomor satu yakni Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi). Untuk meningkatkan kelayakan di dunia pendidikan Kabupaten Malang, pihaknya akan menggunakan skema BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah).
Baca Juga : Bawaslu Banyuwangi Ingatkan Tim Pemenangan Patuhi Aturan Pemasangan APK
Calon Bupati Malang nomor urut satu yakni Sanusi, mengatakan, bahwa skema tersebut telah diperhitungkan bersama tim terkait kekuatan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Malang yang dapat membiayai 400 ribu siswa di Kabupaten Malang melalui BOSDA. Skema program unggulan tersebut akan diperuntukkan bagi para siswa SD (sekolah dasar), MI (madrasah ibtidaiyah), SMP (sekolah menengah pertama) dan MTs (madrasah tsanawiyah).
"Sudah kita hitung dengan kekuatan APBD Kabupaten Malang mampu membiayai (BOSDA, red) untuk sekitar 400 ribu siswa. Untuk merealisasikan program unggulan Malang Makmur di sektor peningkatan BOSDA ini, bakal kita anggarkan Rp 4,2 triliun," ungkapnya beberapa waktu lalu.
Dari penganggaran yang begitu besar tersebut, sudah seharusnya nanti pihak sekolah tidak ada lagi yang melakukan penarikan uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) kepada siswa.
"Karena untuk pembiayaan pendidikan gratisnya itu sesuai dengan SPP yang mereka lakukan (bayarkan, red) sekarang. Untuk SD itu rata-rata SPP-nya Rp 20 ribu, sedangkan SMP rata-rata di bawah Rp 75 ribu," ujarnya.
Sanusi menambahkan, bahwa untuk BOSDA Kabupaten Malang yang bakal dialokasikan kepada para siswa angkanya melebihi SPP yang tiap bulannya dibayarkan oleh para siswa.
"Untuk BOSDA Kabupaten Malang yang bakal dialokasikan mencapai Rp 50 ribu untuk pelajar SD sederajat. Sedangkan untuk pelajar SMP sederajat Rp 75 ribu," imbuhnya.
Dengan pengalokasian anggaran yang melebihi angka SPP, dikatakan Sanusi, bahwa sudah seharusnya di setiap sekolah tidak lagi melakukan penambahan penarikan uang SPP. "Kalau di lapangan masih menarik (SPP, red) lebih, nanti kita atur," tegasnya.
Sementara itu untuk paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang nomor urut dua yakni Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LaDub) pihaknya mengkritisi terlebih dahulu terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten (pemkab) Malang yang masih belum bisa merealisasikan pendidikan gratis untuk para siswa.
"Jika selama ini tidak terealisasi pendidikan gratis, maka ada yang salah urus dalam sektor kebijakan anggaran pemerintahan selama ini," terang Lathifah.
Lanjutnya, perempuan yang biasa disapa Bu Nyai ini, juga telah berkomitmen dengan sungguh-sungguh, jika dirinya terpilih menjadi Bupati Malang akan memberikan porsi yang adil dan merata bagi lembaga pendidikan di Kabupaten Malang.
"Saya berkomitmen tidak ada dikotomi antara pendidikan di bawah Kemenag dan Kemendikbud. Semua akan mendapat porsi yang adil dan merata. Itu komitmen saya," tandasnya.
Baca Juga : Bawaslu Banyuwangi Ingatkan Tim Pemenangan Patuhi Aturan Pemasangan APK
Selain pendidikan untuk para siswa, pihaknya juga akan memikirkan kesejahteraan para GTT (guru tidak tetap), PTT (pendidik tidak tetap) di Kabupaten Makang yang bergaji kecil. Dan menurutnya, Kabupaten Malang sangat bisa menaikkan gaji seorang guru.
"Nanti kita akan sisir anggaran-anggaran yang tidak efektif dan kita alihkan kepada guru. Hal ini cukup memungkinkan, karena kami sudah melakukan analisa terhadap postur APBD Kabupaten Malang," bebernya.
Sedangkan untuk paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang dari jalur perseorangan nomor urut tiga Heri Cahyono-Gunadi Handoko yang diusung oleh Malang Jejeg, juga tak kalah dengan paslon lainnya terkait peningkatan kelayakan dunia pendidikan di Kabupaten Malang yang terangkum dalam misi Jejeg Songgo.
Ketua Tim Kerja Malang Jejeg, Soetopo Dewangga, mengatakan, bahwa konsep pendidikan gratis selama sembilan tahun bagi para siswa SD, MI, SMP, MTs telah direncanakan dan bakal berlaku bagi sekolah negeri maupun swasta.
"Iya (pendidikan gratis bagi siswa, red). Mengacu pada kebutuhan SPM-nya itu. Itu juga masuk dalam program Jejeg Songgo. Karena kita juga sudah menganalisis anggarannya semua," ungkapnya ketika dihubungi MalangTimes, Rabu (4/11/2020).
Menurutnya, pengalokasian anggaran dari APBD Kabupaten Malang cukup untuk pembiayaan atau subsidi pendidikan gratis, karena pihaknya juga sudah melakukan kajian anggaran terhadap APBD Kabupaten Malang.
"Mengacu kepada pelayanan SPM-nya, itu sudah kita lakukan suatu kajian. Baik pelaku, juga yang paham betul terhadap bagaimana anggaran. Kita sudah lakukan bedah itu. Demikian juga kita lihat pada rasio kebutuhan siswa sekolah mengacunya ke sana," pungkasnya.
Sementara itu, menurut Koordinator LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Malang Raya, M. Zuhdy Achmadi, terkait pendidikan gratis di Kabupaten Malang dengan tegas ia katakan, bahwa seharusnya pendidikan gratis diterapkan sejak dahulu.
"Program pendidikan gratis itu amanat Undang-Undang. Bahwa terkait pendapat dari ketiga paslon itu tidak ada yang baru. Karena, sudah seharusnya pendidikan gratis berlaku sejak dulu," tegasnya.
