JATIMTIMES– Pelantikan kepala daerah terpilih di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Blitar, dipastikan mundur dari jadwal semula. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilantik bersamaan dengan mereka yang masih menunggu putusan, yakni sekitar 18 hingga 20 Februari 2025.
Mundurnya jadwal ini menjadi perhatian bagi daerah yang telah menetapkan kepala daerah terpilih. Salah satunya, Bupati Blitar terpilih Rijanto, yang menegaskan akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Baca Juga : Thariq bin Ziyad: Panglima Perang Islam yang Namanya Diabadikan Menjadi Selat Gibraltar
"Kami siap mengikuti perkembangan terbaru dari pemerintah pusat. Penundaan ini tentu ada pertimbangannya, dan kami akan menyesuaikan," ujar Rijanto saat dikonfirmasi, Sabtu (1/2/2025).
Rijanto menyatakan bahwa persiapan pelantikan tetap berjalan meskipun tanggalnya belum pasti. Menurutnya, berbagai hal teknis sudah dipersiapkan, termasuk seragam yang akan digunakan dalam prosesi pelantikan nanti.
“Segala sesuatu yang perlu disiapkan sudah kami persiapkan sejak awal, termasuk seragam pelantikan. Kami hanya menunggu keputusan resmi terkait tanggalnya,” kata dia.
Di tingkat pemerintah daerah, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten 1 Pemerintahan Kabupaten Blitar, Rully Wahyu, mengaku hingga saat ini belum menerima surat resmi terkait penundaan jadwal pelantikan. Namun, ia tidak menampik bahwa informasi ini sudah banyak beredar di berbagai media massa.
“Kami masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat. Informasi mengenai penundaan memang sudah ada di media, tetapi kami tetap menunggu kepastian secara administratif,” ujar Rully.
Meski begitu, pihaknya memastikan bahwa pemerintah daerah akan tetap tegak lurus dengan kebijakan pusat. Menurutnya, rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait sudah dilakukan guna memastikan segala persiapan berjalan lancar.
“Kami tetap menjalankan persiapan sebagaimana mestinya. Semua keperluan untuk pelantikan, termasuk seragam resmi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sudah disiapkan,” tambah Rully.
Kementerian Dalam Negeri sebelumnya menetapkan bahwa kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di MK akan dilantik pada 6 Februari 2025. Namun, Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah pusat mengubah kebijakan dengan menggabungkan seluruh pelantikan dalam satu gelombang, sehingga jadwalnya bergeser menjadi pertengahan Februari.
"Kami ingin memastikan semua proses berjalan serentak. Dengan begitu, koordinasi pemerintahan di daerah bisa lebih efektif," kata Tito dalam keterangannya.
Baca Juga : 11 Kecelakaan di Tol Pandaan-Malang Setahun Terakhir
Menurutnya, penggabungan pelantikan ini dilakukan demi efisiensi administrasi dan koordinasi kebijakan di tingkat daerah.
Mundurnya pelantikan kepala daerah berimplikasi pada masa transisi kepemimpinan di daerah. Namun, baik Rijanto maupun pemerintah daerah Kabupaten Blitar memastikan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan normal.
Pengamat politik dan pemerintahan dari Unisba Blitar, Anwar Hakim Darajad, menilai bahwa keputusan pemerintah pusat untuk menggabungkan pelantikan kepala daerah dalam satu gelombang memiliki sisi positif, terutama dalam hal efektivitas koordinasi antar-pemimpin daerah.
"Namun, di sisi lain, ini juga menuntut kepala daerah terpilih untuk bersabar dalam memulai program kerja mereka," ujarnya.
Meski harus menunggu lebih lama, Rijanto memastikan dirinya dan tim sudah siap bekerja begitu resmi dilantik. “Begitu pelantikan selesai, kami akan langsung bergerak menjalankan program yang sudah kami rancang,” katanya.
Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, Kabupaten Blitar kini tinggal menunggu kepastian dari pemerintah pusat mengenai jadwal pelantikan yang baru.