JATIMTIMES - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, MM turut menyoroti distribusi pupuk subsidi yang saat ini terkesan langka. Dampaknya, pemasaran hasil pertanian dan perkebunan termasuk sektor kopi lokal terhambat.
Sorotan tersebut turut disampaikan Puguh saat menghadiri agenda reses yang digelar di Kelurahan Blimbing, Kota Malang pada akhir Juni 2025 lalu. Saat turun langsung menyerap aspirasi masyarakat itulah, Puguh mendapat keluhan dari salah satu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang turut menghadiri reses.
Baca Juga : Rachel-Okin Cerai Karena Belum Siap, Lantas Umur Berapa yang Ideal untuk Menikah?
Pada pernyataannya, Yulis warga Singosari, Kabupaten Malang menyuarakan keresahannya seputar belum terealisasinya distribusi pupuk subsidi untuk kebun kopinya. Dampaknya, keinginannya agar hasil panen memiliki daya jual lebih tinggi di pasar pada akhirnya mengalami kendala.
Menanggapi hal itu, Puguh tak menampik bahwa distribusi pupuk subsidi sampai saat ini memang masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan. "Tidak dipungkiri memang permasalahan pupuk ini menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Jumlahnya yang langka di pasaran menyebabkan petani semakin sulit untuk mendapatkannya," ujar Puguh kepada JatimTIMES, Rabu (2/7/2025).
Di sisi lain, Pemerintah Pusat juga telah memasukkan pupuk organik pada skema subsidi. Hal itu tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Peraturan Presiden tersebut turut memuat adanya beberapa perubahan penting. Di antaranya meliputi penambahan pupuk organik sebagai bagian dari pupuk yang mendapat subsidi pemerintah.
"Adanya niat baik pemerintah untuk kembali pada pupuk organik memang sepenuhnya diterima oleh masyarakat," jelas Puguh.
Sementara itu, disampaikan Puguh, dalam konteks nasional PT. Pupuk Indonesia (Persero) juga telah menggencarkan percepatan distribusi pupuk bersubsidi melalui beberapa program. Termasuk melalui program Tebus Bersama dan digitalisasi sistem dengan i-Pubers.
"Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan distribusi pupuk subsidi tertinggi secara nasional," ujar Puguh.
Meski mendapat distribusi pupuk subsidi tertinggi, namun, disampaikan Puguh, adanya kesenjangan akses di tingkat akar rumput masih menjadi tantangan yang harus dituntaskan. Sehingga diharapkan apa yang turut dialami Yulis bisa diantisipasi kedepannya.
Baca Juga : Tak Sekadar Finalis, Dua Mahasiswi Unisba Raih Gelar Favorit dan Persahabatan di Putri Batik Blitar 2025
"Langkah seperti mendaftar sistem e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) menjadi syarat penting untuk mendapat hak subsidi secara tepat," ujarnya.
Sementara terkait strategi peningkatan nilai jual kopi lokal, Puguh juga turut mendorong para petani agar ikut dalam ekosistem kewirausahaan. Seperti misalnya WE Genpro yang membantu pelaku usaha skala kecil melakukan scale up berbasis jaringan.
"Menjual mahal itu bisa, asal kualitas terjaga dan punya akses pasar. Petani harus mulai aktif berjejaring, tidak bisa lagi hanya menunggu tengkulak," pesan Puguh.
Sementara itu, berlangsungnya agenda reses turut menuai apresiasi dari sejumlah pihak. Tanpa terkecuali apresiasi dari beragam lapisan masyarakat yang turut hadir pada agenda reses.
"Reses bukan hanya jadi ruang curhat, tetapi melalui forum seperti ini diharapkan juga bisa menjadi langkah konkret menuju ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi desa," pungkas Puguh.
