JATIMTIMES – Upaya Pemerintah Kota Blitar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dalam bimbingan teknis (Bimtek) Program Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi 2025 yang berlangsung di Balai Kota Kusumo Wicitro pada 11-13 Februari 2025, KPK menekankan pentingnya penerapan zona integritas di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pada hari kedua, Rabu (12/2/2025), agenda Bimtek berlangsung di ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) KPK RI, Desi Aryati Sulastri, menegaskan bahwa ASN dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus memahami indikator zona integritas bebas korupsi. Indikator itu mencakup tata laksana Monitoring Center for Prevention (MCP), kualitas pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja antikorupsi, partisipasi masyarakat, serta kearifan lokal.
Baca Juga : RKPD Kabupaten Blitar 2026: Pemerintah Serap Aspirasi Lewat Konsultasi Publik
Menurut Desi, penguatan budaya kerja antikorupsi menjadi kunci utama dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Salah satu langkah strategisnya adalah membangun zona integritas di tiap OPD. “Kami ingin ASN, terutama para kepala OPD, memahami apa itu tipikor agar dapat melakukan pencegahan di lingkungannya,” ujarnya.
Pentingnya zona integritas juga ditegaskan Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Gita Aurora. Ia menekankan bahwa pembangunan zona integritas harus menjadi inisiatif kepala OPD sebagai role model. Menurutnya, zona integritas yang kuat akan berkontribusi positif terhadap predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “Kami berharap kepala OPD segera merealisasikan pembangunan zona integritas yang konkret dan berorientasi pada perubahan nyata,” kata Gita.
Sebagai bagian dari Bimtek, KPK RI juga melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Bumi Bung Karno pada Rabu (12/2/2025). Analis Tipikor KPK RI, Andika Widiarto, menilai fasilitas layanan publik di MPP Blitar sudah cukup baik meski masih baru. Namun, ia menyoroti beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti pemasangan maklumat pelayanan dan banner antikorupsi.
Andika menjelaskan bahwa banner antikorupsi berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta petugas pelayanan akan pentingnya transparansi dan integritas. Selain itu, ia menyarankan agar MPP Bumi Bung Karno melakukan studi banding ke daerah lain untuk memperkaya referensi dalam meningkatkan kualitas layanan. “MPP bisa belajar dari daerah lain yang lebih dulu menerapkan standar layanan berbasis integritas,” katanya.
Menanggapi masukan itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar, Heru Eko Pramono, memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Menurutnya, selama ini MPP Bumi Bung Karno masih fokus pada pemenuhan sarana dan prasarana dasar, sehingga aspek penyampaian pesan antikorupsi belum menjadi prioritas. “Ke depan, rekomendasi dari KPK akan kami pelajari dan segera direalisasikan secara bertahap,” ujar Heru.
Fokus lain dalam Bimtek ini adalah pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dalam sesi yang digelar Selasa (11/2/2025), KPK menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur untuk membahas transparansi PBJ. Auditor Madya BPKP, Madya Ardianto, menyampaikan bahwa beberapa aspek dalam PBJ masih membuka celah bagi praktik korupsi.
Ia menekankan pentingnya mitigasi melalui pembaruan sistem, sosialisasi budaya antikorupsi, serta penguatan peran inspektorat dalam melakukan probity audit—audit kepatuhan dalam proses pengadaan. “Mitigasi dapat dilakukan dengan memperbarui sistem dan meningkatkan audit kepatuhan agar tidak ada celah penyimpangan,” kata Madya.
Baca Juga : 100 Hari Pertama Mas Ibin: Bongkar Pasang Pejabat di Pemkot Blitar
Sementara itu, Andika Widiarto dari KPK RI menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Blitar 2024 yang menunjukkan sedikit penurunan pada indikator PBJ. Penyebabnya, menurut Andika, adalah adanya kecenderungan penentuan pemenang lelang yang telah ditetapkan sebelumnya. Meski secara regulasi masih bisa diterima, praktik ini berpotensi menimbulkan penyimpangan.
“Kami tidak mencari siapa yang benar atau salah, tapi mencari apa yang bisa diperbaiki agar indikator SPI meningkat pada tahun depan,” ujar Andika. Ia berharap OPD di Kota Blitar dapat menerapkan aturan secara ketat sehingga tidak ada celah bagi penyimpangan dalam pengelolaan PBJ dan keuangan daerah.
Rangkaian Bimtek yang digelar KPK RI ini menjadi momentum bagi Kota Blitar untuk memperkuat reformasi birokrasi. Dengan memahami indikator zona integritas, membangun budaya kerja antikorupsi, serta meningkatkan transparansi dalam PBJ, Kota Blitar diharapkan mampu menjadi contoh daerah dengan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Namun, tantangan masih ada. Implementasi zona integritas tidak sekadar memenuhi indikator administratif, melainkan juga perubahan mindset dan komitmen dari seluruh jajaran pemerintahan. Kesuksesan program percontohan ini akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan serta peran aktif kepala OPD sebagai pemimpin perubahan. Jika langkah-langkah ini dapat dijalankan dengan baik, Kota Blitar bukan hanya sekadar peserta dalam program percontohan, tetapi bisa menjadi model nyata pemerintahan antikorupsi di Indonesia.
