JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah bersepakat dengan Universitas Negeri Malang atau UM membantu menyukseskan program makan bergizi gratis dari Presiden RI Prabowo Subianto dengan memulai membagikan makan bergizi gratis tanpa menggunakan APBN maupun APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran (TA) 2025.
Bupati Malang HM. Sanusi menyampaikan, inisiasi yang dicetuskan dirinya bersama Rektor UM Prof. Hariyono tersebut nantinya akan dilaksanakan dengan pembiayaan secara gotong royong bersama semua pihak. Mulai dari Pemkab Malang, UM, pengusaha, Baznas serta orang tua siswa yang berkecukupan.
Baca Juga : Efisiensi Anggaran di Kementan, Target Swasembada Pangan Bisa Gagal Terealisasi
"Saya dengan Pak Rektor berinisiasi membantu program pemerintah makan bergizi gratis yang dibiayai oleh para pengusaha, Pak Rektor, Pemerintah Kabupaten, Baznas, bersama orang tua, kita gotong royong membantu program pemerintah makan bergizi gratis dengan biaya swadaya atau swakelola yang gotong royong (dilakukan) oleh semua pihak yang mempunyai kemampuan untuk itu," ungkap Sanusi kepada JatimTIMES.com.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang itu mengatakan, bahwa rencana pemberian makan bergizi gratis oleh Pemkab Malang bersama UM tersebut dilaksa akan di luar dari pembiayaan program makan bergizi gratis pemerintah pusat.
Namun, untuk standar gizi dari setiap menu makan bergizi gratis yang akan dibagikan kepada para murid, pihaknya tetap mengikuti pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN) dengan melibatkan civitas akademika Fakultas Kedokteran UM.
Saat ini, pihaknya sedang memetakan kebutuhan biaya untuk program makan bergizi gratis. Di mana pada tahap awal, pihaknya bersama UM akan menetapkan beberapa sekolah yang dinilai sangat membutuhkan untuk uji coba penerapan program makan bergizi gratis.
"Nanti kita petakan sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan, yang sekolah muridnya di bawah rata-rata ekonomi kecukupan. Ini tidak menggunakan APBD, tetapi menggunakan swadaya dari pengusaha, orang tua dan juga dari UM," kata Sanusi.
Pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis ini akan dilakukan pekan depan dengan menyasar sekolah-sekolah percontohan yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Malang dengan UM. "Jadi tidak langsung semua (sekolah) nanti, menunggu kemampuan keuangan dari UM dan Pemkab Malang," tutur Sanusi.
Disinggung akan memilih sekolah di kecamatan mana yang menjadi lokasi percontohan program pemberian makan bergizi gratis, Sanusi menyebut akan memilih daerah di pinggiran Kabupaten Malang. "Ini masih di petakan, tentunya yang daerah pinggiran," imbuh Sanusi.
Sementara itu, Rektor UM Prof. Hariyono mengatakan, bahwa alasan utama pembiayaan pemberian makan bergizi gratis tidak diambilkan dari APBN maupun ALBD Kabupaten Malang TA 2025, dikarenakan Indonesia memiliki falsafah Pancasila yakni gotong royong.
Baca Juga : Milenial Harus Paham! Ini Istilah Gaya Pacaran Anak Muda Sekarang
"Layanan makan bergizi gratis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan UM, anggarannya tidak semuanya dibebankan kepada negara, artinya tidak diambilkan dari APBN. Tapi karena kita sudah punya falsafah Pancasila yaitu gotong royong. Pak Bupati dan kami sudah sepakat, bagaimana nilai gotong royong ini kita jadikan pilot project di beberapa sekolah di Kabupaten Malang," jelas Hariyono.
Sehingga dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan koordinasj dengan komite sekolah agar dapat membantu menyukseskan program pemberian makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Pemkab Malang bersama UM tanpa menggunakan APBN maupun APBD Kabupaten Malang TA 2025.
"Di mana untuk anak-anak yang berasal dari keluarga cukup, itu akan ditanggung orang tua, tetapi kalau anak-anak kita yang berasal dari keluarga kurang mampu, akan ditanggung oleh CSR dari beberapa lembaga atau perusahaan dan seterusnya," kata Hariyono.
Menurut akademisi yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Sejarah UM yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di tahun 2020-2022 itu mengatakan, dengan skema seperti itu, akan semakin menunjukkan bahwa kebutuhan makan bergizi gratis tidak selalu menjadi beban negara sepenuhnya, ketika ada partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait.
Selain itu, pihaknya mengatakan, selain untuk pemenuhan gizi para murid di Kabupaten Malang, pemberian makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Pemkab Malang dan UM ini juga menunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa di daerah juga mampu membantu pemerintah pusat dalam menyukseskan program makan bergizi gratis
"Ini membuktikan kepada pemerintah pusat, bahwa daerah juga mampu. Artinya kemandirian itu harus kita tumbuh kembangkan sejak di institusi sekolah dan itu sekolah bisa mandiri kalau ada konsep kolaborasi sinergi atau kalau bahasa kita gotong royong bersama orang tua murid dan atau beberapa perusahaan di sekitar sekolah itu. Diharapkan dapat terealisasi minggu depan," pungkas Hariyono.
