JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur (Kanwil Kemenkum Jatim), Selasa (11/2/2025). Kunjungan tersebut berkaitan dengan 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Probolinggo yang dikebut rampung tahun ini.
Dalam kesempatan kali ini, DPRD Probolinggo melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) serta koordinasi terkait mekanisme penyusunan naskah akademik Raperda tersebut. Penandatanganan itu berlangsung di Aula Raden Wijaya Kantor Wilayah Kemenkum Jatim.
Baca Juga : Sambut Valentine, Diskop UKM Jatim Fasilitasi Workshop Kerajinan Macrame
Hadir dalam kesempatan tersebut Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto beserta para Kepala Divisi. Selain itu, dari pihak DPRD Kabupaten Probolinggo hadir langsung Ketua Dewan Oka Mahendra Jati Kusuma, beserta jajarannya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma menyampaikan, 5 Raperda inisiatif menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun ini. Kelima perda tersebut antara lain tentang pengelolaan jaringan utilitas, tata kelola produk unggulan daerah bawang merah dan tembakau, permakaman, serta penyelenggaraan fasilitas pesantren, dan kesejahteraan sosial.
Ia juga berharap agar komunikasi yang sudah terjalin baik dapat terus berjalan dengan lancar, serta meminta arahan dan petunjuk dari Kemenkum untuk memastikan kelima Perda tersebut memenuhi syarat dan dapat diselesaikan tepat waktu.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto menyambut positif kerja sama ini. Ia menegaskan komitmen Kemenkum Jatim untuk mendukung penyelesaian perda inisiatif DPRD Probolinggo.
Ia juga menekankan pentingnya kualitas produk hukum, dan bukan hanya kuantitas, agar setiap perda yang disusun benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Baca Juga : Peringati Bulan K3 Nasional, MPM Honda Jatim Kembali Ajak Karyawan Berbagi melalui Aksi Donor Darah
“Dengan semangat Jatim Hebat (Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat), kami akan terus fokus pada perancangan perda yang berkualitas, dan kami berharap seluruh perda inisiatif dapat diselesaikan tahun ini,” ujar Haris.
Acara tersebut juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara DPRD Kabupaten Probolinggo dan Kemenkum Jatim dalam penyusunan peraturan daerah yang dapat meningkatkan kualitas layanan hukum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
