JATIMTIMES - Komisi XIII DPR RI menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai selama 100 hari pertama pemerintahannya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa anggota fraksi menilai, Pigai seolah tidak berperan dalam menyelesaikan isu-isu krusial seperti masalah Rempang hingga pagar laut.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, contohnya, mengaku terkesan dengan kinerja Pigai di Komnas HAM. Namun, ia mengungkapkan kekecewaannya melihat perbedaan sikap Pigai yang terlihat tak ada gerakan setelah menjabat Menteri HAM.
Baca Juga : Temui Massa Aksi, Ketua DPRD Kota Malang Beri Perhatian Isu Kekerasan Perempuan
Pandangan serupa diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara dan Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ria Casmi Arrsa. Menurutnya, kinerja Pigai yang tidak terlihat ini juga disebabkan oleh dampak pemecahan dua kementerian besar, yakni Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. Pemecahan ini dianggapnya kurang efektif dan malah memperberat komposisi kabinet yang semakin gemuk.
Ria Casmi menjelaskan bahwa pemecahan kementerian ini bukan hanya berimbas pada struktur birokrasi, namun juga berimbas pada tidak terfokuskannya perhatian dan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan tugas masing-masing kementerian.
Konsentrasi SDM yang ada di kementerian tersebut membutuhkan adaptasi yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal inilah yang kemudian menyebabkan keterlambatan dalam menjalankan program-program strategis dan prioritas pembangunan nasional baik di Kementerian Hukum maupun HAM.
"Maka dari itu sampai dengan 100 hari ini kita tidak melihat apapun di kedua kementerian. Dari sisi ketatanegaraan, komposisi kementerian jadi gemuk. Ini justru membuat kinerja kabinet semakin tersebar dan sulit untuk fokus," paparnya saat diwawancarai pada Jumat (7/2/2025).
Selain Kementerian HAM, Ria Casmi juga menyoroti Kementerian Hukum yang belum menunjukkan progres yang berarti dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, arah pembangunan hukum nasional ke depan masih kabur dan terdapat ketimpangan dalam regulasi yang berpotensi menciptakan kebingungannya sendiri.
"Masih terjadi keributan terkait regulasi yang saling bertentangan dan berlebihan, yang menyebabkan kita tidak memiliki fleksibilitas dalam gerak ketatanegaraan," terang Ria Casmi.
Kondisi ini diperburuk dengan ketidakjelasan visi yang dibawa oleh Kementerian HAM. Tidak ada gebrakan signifikan yang ditunjukkan kementerian tersebut selama 100 hari bekerja, yang menambah ketidakpastian dalam agenda strategis nasional.
Baca Juga : Bawa Sejumlah Tuntutan, Sejumlah Elemen Mahasiswa di Malang Geruduk Kantor Dewan
Tidak hanya dari sisi kinerja, masalah anggaran juga menjadi sorotan. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 yang mengharuskan semua lembaga, termasuk kementerian, untuk melakukan efisiensi anggaran. Ketika instruksi ini diterima, banyak instansi yang terdampak, termasuk Kementerian HAM, yang sebelumnya mengajukan anggaran fantastis sebesar Rp 20 triliun.
"Anggaran yang diajukan menjadi tidak realistis, apalagi jika dilihat dari program-program yang belum ada kejelasannya," ujar Ria Casmi.
Melihat kondisi ini, Ria Casmi menyarankan adanya penyederhanaan kementerian untuk meningkatkan fokus dalam menjalankan tugas dan alokasi anggaran. Menurutnya, jumlah kementerian yang terlalu banyak dan gemuk dalam sistem ketatanegaraan saat ini malah membuat kinerja pemerintah jadi terpecah.
Untuk itu, pihaknya menyarankan agar ada penyederhanaan kementerian. Jumlah kementerian hari ini relatif gemuk dalam sistem ketatanegaraan. Akibat obesitas ini, kinerja pihak-pihak terkait menjadi tidak fokus dalam menjalankan tugas-tugas kementerian. Lebih dari itu, fokus dalam pengalokasian anggaran juga akan terganggu.
"Sehingga kesannya pemerintahan akan jadi amatiran. Menterinya seakan hanya akan berebut jatah anggaran di tengah situasi dan kondisi APBN kita yang masih belum ada pertumbuhan positif," pungkasnya.
