JATIMTIMES - Ratusan mahasiswa di Kota Malang dari sejumlah elemen melakukan aksi unjuk rasa pada Jumat (7/2/2025) siang. Informasi didapat JatimTIMES, sebelum menuju Kantor DPRD Kota Malang, massa aksi telah berkumpul di wilayah Kecamatan Lowokwaru.
Kemudian, massa melanjutkan perjalanan dengan berkonvoi menggunakan kendaraan roda dua, dan melintas di sejumlah titik. Yakni Jl.Veteran - Jl. Ijen - Jl.Besar Ijen - Jl.Semeru - Jl .Bromo - Jl. Brigjen Slamet Riyadi- Jl.Kahuripan - Jl.Tugu.
Baca Juga : KPU Banyuwangi Serahkan SK Penetapan Paslon Bupati -Wakil Bupati Terpilih Dalam Pilkada Serentak 2024
Sesampainya di depan Kantor DPRD Kota Malang, massa aksi langsung melakukan orasi. Sembari membawa poster berisi kalimat tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Massa aksi pun meminta untuk masuk ke area Kantor DPRD Kota Malang untuk melakukan orasi. Sebelum dipersilahkan masuk, massa sempat membakar ban. Hal itu membuat kepulan asap sempat memenuhi area kantor dewan.
Setidaknya ada sebanyak 7 yang menjadi poin tuntutan bagi massa aksi. Yakni mendesak dan mengecam program transmigrasi yang berada di seluruh Indonesia dan perlu dipertimbangkan serta dihapuskan, serta pemerintah wajib menarik seluruh perusahaan dan militerisme di Papua, karena Papua berhak menentukan nasibnya sendiri.
Poin kedua yakni terkait Revisi RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan yang memperkeruh tumpang tindih hukum di masyarakat. ketiga yakni memberikan kepastian tanah untuk eks timur-timur serta mendesak Bank Pembangunan Jerman untuk segera menghentkkan pendanaan transisi energi di Indonesia dan menolak Pula Flores sebagai pulau geothermal.
Selanjutnya menuntut untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan pengoptimalan terhadap lembaga perlindungan perempuan. Kemudian menolak kewenangan DPR harus dalam koridor institusi dan mendesak DPR untuk menolak revisi kebijakan tata tertib DPR nomor 1 tahun 2020 dan fokus pada tugasnutama sebagai lembaga legislatif yang bekerja demi kepentingan rakyat.
Kemudian menolak usulan inisiatif DPR dan perguruan tinggi harus tetap berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan penelitian yang independen, serta menolak celah bagi komersialisasi institusi akademik melalui pemberian izin usaha tambang.
Terakhir yakni menuntut untuk menciptakan dunia pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa serta memprioritaskan pendidikan dan kesehatan gratis di Indonesia.
Baca Juga : UIN Malang Jadi Rujukan Studi Terap UIN Salatiga: Intip Rahasia Sukses Program Fast Track hingga QS WUR
"Semua tuntutan sama, semua tuntutan sama pentingnya, karena setiap negara wajib berdemokrasi," ujar Koordinator Aksi, Mukafi Ahmad Arsya, Jumat (7/2/2025).
Usai dipersilahkan masuk, massa pun sempat melanjutkan orasi. Sebelum akhirnya ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhita dan dilanjutkan berdialog.
Wanita yang akrab disapa Mia itu pun memberikan respon positif atas aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi. Menurutnya, aspirasi itu menjadi masalah yang harus ditangani bersama.
"Saya sangat apresiasi, karena tidak banyak orang yang sadar bahwa ini adalah masalah bersama," kata Mia.
