JATIMTIMES - Petunjuk teknis atau juknis untuk pemerintah daerah sebagai pelaksana program makan bergizi gratis sedang dalam proses finalisasi. Badan Gizi Nasional (BGN) dalam waktu dekat akan segera merilis aturan tersebut.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno saat melakukan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Abdul Rachman Saleh bersama Wakil Menteri P3A RI Veronica Tan, Jumat (17/1/2025) kemarin lusa.
Baca Juga : Pj Wali Kota Malang: Pasar Besar Jadi Core Bisnis Pertumbuhan Ekonomi
"Juknisnya juga harus disesuaikan dengan keadaan dan refleksi serta evaluasi pada pelaksanaan MBG dua minggu pertama. Jadi kami harapkan dalam waktu tidak lama lagi sudah bisa dikeluarkan," ujar pria yang akrab disapa Ryno kepada JatimTIMES.
Terkait kabar baik ini, Bupati Malang HM. Sanusi mengaku masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
Meskipun dalam tahap menunggu kepastian dan juknis yang ada, Sanusi berkomitmen untuk terus mendukung dan menyukseskan program dari Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
"Kita menunggu saja. Kita mendukung semua program pemerintah apalagi untuk kepentingan peningkatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan gizi masyarakat serta peningkatan edukasi dan intelektualitas," ungkap Sanusi kepada JatimTIMES, Minggu (19/1/2025).
Sanusi mengaku Kabupaten Malang memiliki semua bahan baku yang dibutuhkan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis. Mulai dari bahan baku nasi, lauk-pauk, buah-buahan hingga susu.
Selain itu, jika nantinya dibutuhkan dukungan anggaran, Sanusi mengaku Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengaku siap mendukung dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran di APBD Kabupaten Malang.
"Tergantung nanti. Kalau pun harus ada dukungan pendanaan kita dukung juga, sesuai dengan kemampuan APBD kita," kata Sanusi.
Baca Juga : Pj Wali Kota Malang Ingin Ada Perubahan Mindset Masyarakat Soal Pengelolaan Sampah
Sementara itu, sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi mengatakan, bahwa untuk menyukseskan program makan bergizi gratis, Pemkab Malang telah menyiapkan dana pendamping sebesar Rp 119 milliar yang berasal dari APBD Kabupaten Malang.
"Saat ini kami memang rencananya masih menyiapkan Rp 119 miliar untuk hitung-hitungan awal. Tapi karena kita juga harus menunggu juknis dari pusat dan sampai saat ini juknisnya belum turun, kita masih menunggu berapa nanti kemampuan dari pusat, kemudian sharing kita berapa," jelas Darmadi.
Menurutnya, rencana dana pendamping sebesar Rp 119 milliar tersebut dihitung dari jumlah siswa TK, SD dan SMP atau sederajat yang ada di Kabupaten Malang. Di mana setiap siswa mendapatkan alokasi dana Rp 1.500.
"Rp 119 miliar itu hitungannya dari jumlah siswa mulai TK, SD, sampai SMP. Itu dana pendampingnya dari kita. Kita menghitungya dari (dana) pendamping itu hanya Rp 1.500 per anak. Tetapi kalau nanti pusat ketentuannya ada harus berapa (anggaran yang dialokasikan) nanti kita akan menyesuaikan," pungkas Darmadi.
