JATIMTIMES - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) Anang Akhmad Syaifudin mendorong pemerintah untuk menutup sementara pasar hewan di Kabupaten Jember. Anggota Komisi C itu menilai, penutupan sementara merupakan solusi untuk mencegah penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.
"Kami mendorong pemerintah untuk me-lockdown. Status wabah PMK ini harus dinaikkan, agar PMK tidak terus menyebar luas," kata Anang yang berasal dari Daerah Pilihan (Dapil) Jember-Lumajang itu, Minggu (19/1/2025).
Baca Juga : Pemkot Siapkan Rp 500 Juta untuk Rehabilitasi Stadion Gelora Brantas Tahun Ini
Anang menjelaskan, kasus PMK di Jember sangat tinggi. Dia menyebut, terdapat lebih dari 1.000 hewan yang telah terjangkit wabah PMK. Jumlah tersebut merupakan total hewan terjangkit yang tersebar di 29 kecamatan.
Dikatakannya, hanya dua kecamatan yang masih belum ditemukan sebaran kasus PMK yakni Kecamatan Kaliwates dan Sukorambi. "Jadi sebaran yang ada di Jember ini, jika dikatakan merah, ya hampir merah semua. Sebaran PMK di Jember sangat tinggi dan cepat," urai politisi PKB ini.
Untuk vaksinasi, Anang menilai sejauh ini angka ketersediaan vaksin masih belum cukup, bahkan jauh dibandingkan populasi sapi yang ada. Ia mencatat ada sekitar 273.000 ekor sapi yang ada di Jember.
"Vaksin yang disebarkan di Jembar masih sedikit bahkan tidak mencapai seperempat dari populasi sapi yang ada di Kabupaten Jember," ujar Anang.
Baca Juga : Stadion Gajayana Terus Berbenah Sambut Porprov Jatim 2025
Oleh sebab itu, sambil menunggu vaksinasi, pihaknya mendorong langkah tegas pemerintah untuk melakukan lockdown penutupan pasar hewan sementara. Ini sebagai langkah untuk mengendalikan penyebaran penyakit tersebut agar tidak terus meluas.
"Kami khawatir jika hanya mengandalkan vaksinasi ini. Hal yang bisa kita lakukan sementara ini adalah pembatasan lalu lintas hewan ternak," tandasnya.
