JATIMTIMES - Pj Wali Kota Kediri Zanariah beri arahan saat pimpin Forum Komunikasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Joyoboyo Balai kota Kediri.
Pada kesempatan ini, Zanariah mengungkapkan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan agenda tahunan sekaligus menjadi wadah aspirasi dari seluruh stakeholder terkait penyempurnaan rencana kerja pemerintah daerah pada tahun mendatang. Harapannya kinerja Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2026 dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga : Fish and Fun: Sensasi Memancing dan Kuliner dalam Satu Tempat di Swiss-Belinn Malang
“Pada forum ini, diharapkan yang hadir dapat memberikan masukan serta saran yang konstruktif sehingga RKPD 2026 dapat menjadi satu produk perencanaan yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh pihak,” ujarnya.
Saat paparan, Zanariah menjelaskan ada sembilan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam RKPD 2024, yakni Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Smart City, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, Indeks Gizi, tingkat kemiskinan, Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama, serta indeks Kota Layak Huni.
Dari sembilan indikator kinerja utama tersebut, ada dua nilai yang belum keluar. Dari tujuh indikator ada tiga yang belum mencapai target 100%. Indikator kinerja utama ini menjadi alat ukur Pemerintah Kota Kediri untuk dapat terus memacu kinerjanya dan memutuskan ke sektor mana yang perlu menjadi prioritas berdasarkan data.
Di akhir paparannya, Pj Wali Kota Kediri berpesan agar fokus pada program-program yang mendukung prioritas nasional, sehingga selaras dengan arahan pemerintah pusat, sekaligus memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Kota kediri.
Lalu, pastikan setiap kebijakan dan kegiatan yang direncanakan, mendukung realisasi visi dan misi Walikota terpilih, sehingga kesinambungan pembangunan tetap terjaga. Selain itu, analisis mendalam terhadap isu-isu strategis yang dihadapi Kota Kediri, baik di sektor infrastruktur, pelayanan publik, maupun kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga : Sambangi Desa Jarakan, Kapolres Tulungagung Lihat Lahan Pekarangan Bergizi
“Mengingat fiskal daerah Kota Kediri masih bergantung pada transfer keuangan daerah dari pusat, maka penting untuk meningkatkan efisiensi anggaran melalui integrasi kegiatan antar-dinas. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran lebih hemat, optimal, dan mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Upaya-upaya peningkatan pendapatan asli Daerah juga perlu didorong dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah,” tutupnya.
Masyarakat juga bisa menyampaikan masukan dan saran terkait perencanaan pembangunan, melalui tautan bit.ly/FKP_KotaKediri26.
Hadir Ketua DPRD Firdaus, Sekretaris Daerah Bagus Alit, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur Triatmoko, para asisten, staf ahli dan Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, Kepala BPS Kota Kediri Emil Wahyudiono, camat se-Kota Kediri, para Direktur BUMD, anggota DPRD Kota Kediri, serta perwakilan akademisi, organisasi masyarakat, kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi di Kota Kediri.
