JATIMTIMES - Pj Wali Kota Malang menargetkan agar detail engineering design (DED) Pasar Besar dapat rampung disusun pada pertengahan Februari 2025 mendatang. Tujuannya, agar dapat segera dilanjutkan untuk pengajuan ke Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2025 ini.
Catatan JatimTIMES, sebenarnya DED terkait Pasar Besar sebelumnya telah rampung disusun. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih harus melakukan review DED tersebut untuk menyesuaikan beberapa hal.
Baca Juga : Penyidik Korsel Tangkap Presiden Yoon Suk Yeol, Terancam Hukuman Mati atau Bui Seumur Hidup
Termasuk salah satunya adalah menyesuaikan standarisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Hal tersebut harus dilakukan karena pembangunan Pasar Besar akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
"Ini sudah harus kita selesaikan. Saya punya target pertengahan Februari, sudah harus kita selesaikan semua. Supaya kita bisa mengusulkan apa yang menjadi persyaratan," jelas Iwan.
Iwan mengatakan, DED menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi terkait rencana pembangunan Pasar Besar. Selain itu, juga ada beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh Pemkot Malang.
"Ada beberapa persyaratan yang salah satunya adalah DED, kemudian persetujuan pedagang, kemudian perizinan yang lain lain. Termasuk Amdal," tutur Iwan.
Dalam hal penyusunan DED, Pemkot Malang juga berkolaborasi dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Untuk penyelarasan konsep, juga akan berkomunikasi dengan DPRD dan para pedagang melalui paguyubannya masing-masing.
Baca Juga : Aplikasikan E-Katalog Versi 6, Pemkab Sidoarjo Fokus Produk Lokal dan UMKM
"Bagaimana DED yang sesuai dengan standart prosedur, sesuai kebijakan PUPR, karena nanti anggarannya dari sana. Nah ini terua berkomunikasi targetnya adalah pertengahan Februari sudah selesai," jelas Iwan.
Jika persyaratan telah rampung seluruhnya, lanjut Iwan, maka pengajuan akan bisa dilakukan kapanpun. Baik tahun anggaran 2025 atau 2026.
"Sehingga kapan pun segera bisa mengajukan. Mau tahun 2025 anggaran perubahan di PUPR atau anggaran 2026 yang sudah masuk pagu di Januari, Februari, Maret," pungkas Iwan.
