JATIMTIMES – Kota Blitar kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kali ini, kota yang dikenal sebagai Kota Proklamator ini dinobatkan sebagai daerah dengan serapan belanja daerah tertinggi tahun 2024. Penghargaan bergengsi itu diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award 2024, yang digelar di Jakarta pada Rabu, 18 Desember 2024.
Pencapaian ini bukan sekadar angka di atas kertas. Di balik penghargaan ini, ada komitmen kuat dan sinergi seluruh perangkat daerah Kota Blitar dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara optimal. Kepala Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes, mengungkapkan bahwa kesuksesan ini adalah hasil dari tahapan-tahapan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan anggaran dapat terserap dengan baik.
Baca Juga : Pimpin Apel Operasi Lilin Semeru 2024, Kapolres Magetan Pastikan Pengamanan Nataru
“Tahapan ini dirancang untuk memudahkan monitoring dan evaluasi, sehingga perangkat daerah bisa lebih disiplin dan tepat waktu dalam merealisasikan program yang telah direncanakan,” ujar Widodo dilansir dari laman situs resmi Pemkot Blitar, Jumat (20/12/2024).
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam memaksimalkan serapan APBD adalah menjaga kedisiplinan dan memastikan program berjalan sesuai jadwal. “Apa yang telah direncanakan dan diprogramkan harus diimplementasikan dengan baik. Tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga tepat waktu,” tambah Widodo.
Hingga Desember 2024, BPKAD Kota Blitar menargetkan realisasi belanja daerah dapat mencapai 90 persen. Target ini dinilai realistis, meskipun diakui masih ada kendala yang perlu diperbaiki. Salah satunya, kata Widodo, adalah belanja fisik yang kerap mengalami keterlambatan.
Belanja fisik menjadi salah satu sektor yang berpotensi menghambat serapan anggaran, terutama ketika kontrak proyek baru dimulai pada pertengahan tahun. Untuk mengatasi masalah tersebut, Widodo menyarankan agar proses kontrak dimajukan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sebelum tutup tahun anggaran.
“Kita perlu belajar dari tahun ini. Belanja fisik harus segera dimulai lebih awal agar tidak menumpuk di akhir tahun,” ujarnya.
Keberhasilan Kota Blitar dalam menyabet APBD Award ini tak hanya mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang baik, tetapi juga menjadi bukti bahwa perencanaan yang matang mampu menggerakkan roda pembangunan daerah. Serapan anggaran yang tinggi, lanjut Widodo, berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik dan infrastruktur di Kota Blitar.
Di tengah sorotan terkait rendahnya serapan anggaran di beberapa daerah, capaian Kota Blitar ini menjadi oase optimisme bagi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Pemerintah Kota Blitar, melalui BPKAD, memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga : Cemburu Jadi Motif Pelaku Bunuh Pacar, Mayat Ditemukan Setengah Telanjang di Kepanjen Malang
Penghargaan ini sekaligus menegaskan posisi Kota Blitar sebagai salah satu daerah yang mampu menerjemahkan kebijakan anggaran menjadi langkah konkret dalam pembangunan. Dengan target 90 persen realisasi hingga akhir tahun, Kota Blitar optimis mampu menjaga ritme positif dalam pengelolaan APBD.
“Ke depan, komitmen ini harus tetap kita jaga. Karena pada akhirnya, setiap anggaran yang terserap harus berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kota Blitar,” tegas Widodo.
Prestasi ini menambah daftar panjang keberhasilan Kota Blitar dalam tata kelola pemerintahan. Dengan dukungan dan sinergi semua pihak, Kota Blitar optimis akan terus menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat nasional.
