JATIMTIMES - Pasukan Israel telah mundur dari sebuah kota di Lebanon selatan, Al-Khiam, sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata dan digantikan oleh militer Lebanon. Komando Pusat AS (CENTCOM) mengumumkan pada hari Rabu (11/12) bahwa Jenderal Erik Kurilla, pemimpin komando, hadir di markas implementasi dan pemantauan selama proses penarikan dan penggantian tersebut.
Kurilla menyebut langkah ini sebagai langkah pertama yang penting untuk mengakhiri pertempuran secara permanen dan mendorong stabilitas lebih lanjut di wilayah tersebut.
Baca Juga : Wiralodra dan Serbuan Mataram ke Batavia: Strategi, Kegagalan, dan Jejak Sejarah di Perbatasan Cirebon
"Ini adalah langkah awal yang penting dalam pelaksanaan penghentian permusuhan secara permanen dan meletakkan dasar bagi kemajuan yang berkelanjutan," kata Kurilla.
Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, menyatakan bahwa penempatan pasukan di wilayah Khiam dan Marjayoun merupakan langkah penting untuk memperkuat kehadiran militer di selatan sebagai bagian dari pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata.
"’Kami memberi penghormatan atas upaya militer’ dalam membangun ‘stabilitas di selatan’," tulis Mikati dalam sebuah unggahan di X.
Militer Israel menyatakan bahwa Brigade Ketujuh telah menyelesaikan misinya di Al-Khiam, Lebanon selatan.
Sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dan berkoordinasi dengan AS, tentara Lebanon akan ditempatkan di wilayah tersebut bersama pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL).
Pentagon melaporkan bahwa Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, telah berdiskusi dengan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyampaikan bahwa Amerika Serikat bekerja sama dengan mitranya untuk mendukung upaya gencatan senjata.
Baca Juga : Diduga Ibu Sibuk Main TikTok, Siswa Kelas Dua SD di Situbondo Tewas Tenggelam
Dalam pernyataannya, Austin menekankan bahwa gencatan senjata ini memiliki potensi untuk menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian jangka panjang serta memungkinkan warga di kedua sisi perbatasan Israel-Lebanon kembali ke rumah mereka dengan aman.
Perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Prancis mulai berlaku pada 27 November. Perjanjian ini menetapkan bahwa pasukan Israel akan secara bertahap menarik diri dari Lebanon selatan dalam waktu 60 hari.
Sementara itu, milisi Hizbullah Lebanon diwajibkan mundur dari wilayah perbatasan di luar Sungai Litani, sekitar 30 kilometer di utara perbatasan, serta membongkar pangkalan militernya. Setelah itu, hanya pasukan Angkatan Bersenjata Lebanon dan penjaga perdamaian PBB dari misi UNIFIL yang diizinkan untuk tetap berada di wilayah tersebut.
Israel dan Hizbullah yang didukung Iran telah terlibat dalam konflik sengit selama setahun terakhir dengan intensitas yang terus meningkat. Konflik ini dipicu oleh serangan teroris Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang kemudian diikuti oleh serangan Hizbullah dari Lebanon sebagai bentuk dukungan untuk Hamas. Pada awalnya, Hizbullah menegaskan bahwa mereka tidak akan menghentikan serangan terhadap Israel hingga tercapainya gencatan senjata di Gaza.
