JATIMTIMES- Situasi unik terjadi dalam debat ketiga Pilkada Kota Mojokerto pada 16 November 2024, ketika hanya pasangan calon (Paslon) nomor urut 1, Junaedi Malik- Chusnun Amin, yang hadir. Sementara itu, Paslon nomor urut 2, Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi, memutuskan walk out meskipun telah hadir di lokasi.
Penyebabnya adalah keberatan terhadap tata tertib debat, khususnya larangan penggunaan kertas dan alat tulis selain yang disediakan oleh KPU.
Baca Juga : Laga Klasik Persebaya Vs Persija, Coach Munster: Sangat Krusial, Mentalitas Kami Menang
Ketua KPU Kota Mojokerto, Usmuni, menegaskan bahwa tata tertib telah disepakati oleh liaison officer (LO) masing-masing paslon saat koordinasi awal. “Debat adalah fasilitas bagi paslon untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Ketidakhadiran salah satu paslon tidak akan memengaruhi tahapan pilkada,” ujar Usmuni.
Ia juga menambahkan, keputusan KPU untuk tetap melanjutkan debat tanpa Paslon 2 didasarkan pada prinsip profesionalitas dan kesiapan teknis. “Kami memiliki bukti kuat, termasuk rekaman CCTV, untuk mendukung pelaksanaan sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Ning Ita, sapaan akrab Ika Puspitasari, menyatakan bahwa aturan tersebut merugikan pihaknya. “Data capaian kerja sangat penting untuk dipaparkan dengan akurat. Tanpa catatan, hal itu sulit dilakukan,” ucapnya.
Inspirasi Bagi Kabupaten Blitar
Pengalaman Mojokerto ini memberikan pelajaran penting, terutama bagi KPU Kabupaten Blitar, yang sebelumnya membatalkan debat ketiga Pilkada 2024 karena alasan kondusivitas. Dalam konteks Kabupaten Blitar, situasi serupa muncul setelah debat kedua dihentikan akibat walk out Paslon nomor urut 01, Rijanto-Beky, di tengah tuduhan adanya kecurangan dari Paslon 02, Rini-Ghoni.
Menurut Bahrul Ulum, seorang pengamat Pilkada, langkah KPU Kota Mojokerto yang tetap melanjutkan debat meski hanya diikuti satu paslon patut dicontoh. “Debat adalah ruang publik yang penting. Kehadiran satu paslon cukup untuk memberikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengkritik KPU Kabupaten Blitar yang memutuskan untuk membatalkan debat ketiga. “Ini menunjukkan keraguan KPU dalam mengelola proses demokrasi. Harusnya, meskipun hanya satu paslon, debat tetap dilanjutkan,” tambahnya.
Ketua KPU: Keputusan Berdasarkan Kondisi Lapangan
Ketua KPU Kabupaten Blitar, Sugino, menegaskan bahwa keputusan untuk menghentikan debat kedua diambil setelah mempertimbangkan situasi lapangan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan acara. Ia menyebutkan bahwa kondisi debat yang semakin tidak kondusif membuat KPU harus mengambil langkah cepat demi mencegah risiko yang lebih besar.
“Kalau diteruskan, risikonya lebih besar. Karena itu, jajaran KPU sepakat menghentikan debat sebagai langkah terbaik,” ujar Sugino.
Terkait pembatalan debat ketiga, Sugino mengungkapkan bahwa keputusan tersebut telah melalui proses evaluasi dan pertimbangan dari berbagai pihak. Meskipun demikian, keputusan ini memicu kritik, terutama dari Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 02, Rini Syarifah-Abdul Ghoni (RINDU).
“Kami menghormati (masukan dan kritik dari semua pihak, termasuk dari tim pemenangan RINDU),” tambahnya.
Kritik terhadap KPU Kabupaten Blitar
Baca Juga : Laporan Pidana Pemilu oleh Panwascam, Bawaslu Jember: Kita Masih Menunggu Perbaikan Pelaporan
Keputusan KPU Kabupaten Blitar untuk membatalkan debat ketiga menuai kritik dari berbagai pihak. Ketua Tim Pemenangan Paslon 02, Muhammad Rifai, menyebut langkah tersebut sebagai bentuk ketidaksiapan KPU.
“Debat adalah kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui program kerja paslon. Dengan dibatalkan, masyarakat kehilangan akses informasi yang penting,” tegasnya.
Sementara itu, Najib Zakaria, LO Paslon 01, mengaku terkejut atas keputusan tersebut. “Kami sudah dua kali menghadiri rapat koordinasi untuk membahas teknis debat. Namun, tiba-tiba keputusan pembatalan diumumkan tanpa ada kejelasan,” katanya.
Paslon 01, yang tetap menginginkan debat tanpa catatan, merasa dirugikan. Menurut Najib, mereka sudah menyiapkan materi debat ketiga dengan matang. “Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan visi kami kepada masyarakat, tapi sayangnya dibatalkan,” ujar Najib.
Publik Kehilangan Informasi
Keputusan untuk membatalkan debat ketiga di Kabupaten Blitar dianggap merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan informasi terkait visi-misi paslon. “Debat itu penting untuk menilai kualitas pemimpin. Tanpa debat, kami sebagai pemilih hanya mendapatkan informasi dari kampanye biasa,” keluh Saiful, warga Blitar.
Meski demikian, beberapa pihak mendukung langkah KPU untuk menjaga stabilitas. Namun, kritik tetap dominan, terutama dari kalangan akademisi dan pengamat Pilkada.
Harapan Baru untuk Pilkada yang Berkualitas
¹Kasus debat Mojokerto menunjukkan bahwa pelaksanaan debat bisa tetap berjalan meskipun hanya satu paslon yang hadir. Ini menjadi pelajaran berharga bagi KPU di daerah lain, termasuk Kabupaten Blitar, agar lebih tegas dan profesional dalam menghadapi dinamika Pilkada.
Bahrul Ulum menekankan, keberanian KPU Kota Mojokerto menjadi contoh nyata bagaimana debat bisa menjadi ruang publik untuk menyampaikan visi dan misi, meskipun dalam kondisi sulit. “Keberanian dan profesionalitas seperti ini yang seharusnya ditiru oleh KPU di tempat lain,” tutupnya.
