JATIMTIMES - Target pendapatan daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) tuai sorotan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim. Melalui juru bicara Puguh Wiji Pamungkas, target pendapatan daerah Pemprov Jatim dinilai terlalu pesimis.
"Terdapat beberapa catatan kritis Fraksi PKS, terkait dengan target pendapatan daerah jika membandingkan dengan target pendapatan tahun sebelumnya, target pendapatan 2025 ini cenderung dipatok pada angka pesimis," ucap Puguh dalam konfirmasinya kepada JatimTIMES, usai menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS DPRD Provinsi Jatim terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jatim tahun anggaran 2025, Kamis (31/10/2024).
Baca Juga : Plt. Bupati Malang Apresiasi Program Desa Berdaya: Semoga Bisa Bermanfaat untuk 378 Desa
Sekedar informasi, Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD tahun anggaran 2025 diproyeksikan sekitar sebesar Rp 26,1 triliun. Di mana, pendapatan daerah tersebut disokong oleh dua sektor. Yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.
Rinciannya, PAD dipatok sebesar Rp 16,4 triliun. Sedangkan Pendapatan Transfer dipatok sebesar Rp 9,6 triliun. "Terhadap target PAD 2025 sebesar Rp 16,4 triliun tersebut, Fraksi PKS menanyakan mengapa penetapan target PAD ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun sebelumnya," ungkap Puguh.
Politisi asli Kabupaten Malang itupun kemudian menjabarkan realisasi PAD pada APBD 2022 yang sebesar Rp. 21,2 triliun. Sedangkan realisasi PAD pada APBD 2023 sebesar Rp 22,3 triliun.
"Target tersebut (RAPBD 2025) juga lebih rendah jika dibandingkan dengan prognosa PAD pada APBD 2024. Yakni sebesar Rp 20,3 triliun," tuturnya.
Baca Juga : Lawan Barito, Arema Akan Manfaatkan Dalberto untuk Curi Poin
Puguh menyebut, jika target RAPBD 2025 yang terkesan pesimis tersebut disebabkan karena faktor penerapan kebijakan opsen Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diprediksi menurunkan potensi penerimaan PAD pada RAPBD 2025 sebesar Rp 4,2 triliun. Semestinya target PAD pada APBD 2025 tidak terlalu jauh selisihnya dari realisasi APBD 2022-2023 dan angka penurunan potensi akibat opsen.
"Fraksi PKS menilai masih ada potensi PAD yang masih bisa ditingkatkan lagi di luar PKB dan BBNKB sebagaimana pada realisasi APBD 2022 dan 2023," pungkas Puguh.
