JATIMTIMES - Pengentasan kemiskinan yang disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang terbukti mendapatkan hasil. Buktinya, Kelurahan Tanjungrejo mampu mengentaskan kemiskinan dengan pendampingan yang intensif.
Lurah Tanjungrejo, Ardi Nufianto mengatakan bahwa saat ini wilayahnya mendapatkan perhatian. Hal itu, karena berhasil mengentaskan kemiskinan di RW 7.
Baca Juga : Tingkatkan Cakupan Kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan Blitar Gelar FGD dengan Pemkab Blitar
Ardi menjelaskan, peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui pendampingan intensif dan edukasi berwirausaha. Di RW 7, Ardi menyebut dulu disebut kawasan tertinggal. Namun, kini telah berubah menjadi kawasan yang aktif memproduksi bahan untuk diperjual belikan. “Kami terus menggenjot agar UMKM di sana produktif,” kata Ardi yang baru dua bulan menjabat sebagai Lurah di Tanjungrejo.
Selain menggenjot produktivitas UMKM, Ardi mengaku bahwa pendidikan sangat penting mengubah pola pikir masyarakat. Regenerasi yang terjadi di kawasan RW 7 terlihat semakin baik dengan pola pikir warga yang berubah.
“Pendidikan sangat memengaruhi. Bisa terlihat bagaimana perubahan di kawasan tersebut yang dahulu disebut tertinggal, kini mulai maju. Mereka mulai berpikir bagaimana ke depannya,” ungkap Ardi.
Terpisah, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu mengatakan bahwa pihaknya sangat serius untuk menurunkan angka kemiskinan. Bahkan, pada tahun 2026 mendatang, pihaknya menargetkan kemiskinan turun hingga 3,36 persen.
Sebelumnya, penurunan angka kemiskinan di Kota Malang mencapai 3,91 persen pada semester pertama 2024. Dan hal itu merupakan bentuk hasil kolaborasi mengentaskan kemiskinan dari sejumlah stakeholder dan juga masyarakat.
Baca Juga : BPJS Ketenagakerjaan dan ILO Gelar Asia Expert Roundtable on Unemployment Protection
“Semua harus kolaborasi, kayak yang dilakukan Pak Pj Wali Kota itu, beliau untuk mengentaskan masalah kemiskinan ini kan beliau juga dengan TSP (Tanggungjawab Sosial Perusahaan) misalnya seperti itu ya, supaya tidak hanya dari APBD aja. Kalau APBD kan terbatas,” kata Dwi Rahayu, Selasa (29/10/2024) kemarin.
Langkah konkret terdekat, Dwi mengaku akan melaksanakan kegiatan pada sejumlah perangkat daerah. Nantinya program penurunan angka kemiskinan akan diselipkan pada sejumlah kegiatan pada organisasi perangkat daerah.
“Kan ada program apa mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan Itu tetap kita lakukan, tapi jika memungkinkan secara anggaran, itu akan kita lakukan,” ungkap Dwi Rahayu.
