JATIMTIMES – Pembahasan APBD Perubahan 2024 di Kota Madiun mulai berjalan. Pembahasan diawali rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan wali kota atas Raperda APBD Perubahan 2024 yang berlangsung di DPRD Kota Madiun, Senin (29/7/2025).
Nota keuangan tersebut disampaikan langsung oleh Pj Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto. Dalam nota keuangan itu, pos pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp 32 miliar lebih.
Dari jumlah sebelum perubahan sebesar Rp 1,097 triliun menjadi sebesar Rp 1,130 triliun. Setidaknya terdapat kenaikan 2,93 persen.
Hal itu tak terlepas dari proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga mengalami peningkatan. Yakni, sebesar Rp 5 miliar lebih.
Selain itu peningkatan juga diproyeksikan terjadi pada pendapatan transfer yang mengalami peningkatan Rp 26 miliar lebih. Kenaikan juga diproyeksikan pada pos belanja daerah. Yakni, sebesar Rp 11 miliar lebih.
Belanja daerah pada APBD 2024 mengalami perubahan anggaran semula Rp 1,232 triliun menjadi sebesar Rp 1,244 triliun atau bertambah 0,91 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi dari kenaikan belanja operasi, belanja modal, dan juga belanja tak terduga (BTT). Kenaikan BTT sendiri sebesar Rp 907 juta lebih.
Pj Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto menyebut peningkatan tersebut berkaitan dengan kebutuhan yang juga masih cukup tinggi. Seperti terkait penanganan lansia, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan wisata untuk daya tarik kota.
Selain itu, juga antisipasi terkait kejadian tak terduga. Tak heran, ada kenaikan untuk BTT Kota Madiun.
“BTT ini kan peruntukannya macem-macem. Bisa untuk kebencanaan maupun urusan pengendalian inflasi. Kita siapkan dulu siapa tahu nanti butuh penanganan inflasi yang mendadak maka anggarannya sudah siap,” kata Eddy Supriyanto.
Menurutnya, pengendalian inflasi menjadi penting karena berkaitan dengan daya beli masyarakat, ketahanan pangan, hingga perekonomian secara global. Urusan inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Madiun juga cukup baik.
Baca Juga : 52 Pegawai Kementan Diduga Tak Digaji Sejak April 2024, Curhat ke Kiky Saputri
Bahkan, TPID Kota Madiun mendapatkan penghargaan TPID Berkinerja terbaik wilayah Jawa-Bali tahun ini. Tak heran, Kota Madiun menjadi jujukan studi banding daerah lain.
“TPID kita bagus dan sering ada kunjungan. Karenanya, pengendalian inflasi kita juga harus maksimal. Jangan sampai ketika menjadi percontohan malah tidak bagus,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputro menyebut antisipasi inflasi melalui BTT tersebut memang diperlukan. Terlebih melihat potensi inflasi yang diproyeksikan masih sampai 2026 mendatang.
“Apapun bisa terjadi apalagi untuk tahun ini masih sekitar lima bulan ke depan. Artinya, ini untuk berjaga-jaga dan itu diperbolehkan,” ujarnya.
Andi Raya menyebut pihaknya akan langsung melakukan pembahasan dengan komisi dan badan anggaran untuk menindaklanjuti nota keuangan tersebut. Hasil pembahasan akan disampaikan pada gelaran rapat paripurna selanjutnya.
