JATIMTIMES - DPRD Kota Blitar mengadakan rapat Paripurna pada Kamis, 25 Juli 2024, untuk membahas dua agenda penting yang menyangkut kesejahteraan warga kota. Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, para anggota dewan, Sekretaris Daerah Kota Blitar Priyo Suhartono, Forkopimda, serta kepala OPD terkait di lingkungan Pemkot Blitar.
Agenda pertama adalah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Penanggulangan Bencana. Wali Kota Blitar, Santoso, juga hadir untuk memberikan tanggapan atas pandangan umum yang disampaikan oleh masing-masing fraksi.
Baca Juga : Tingkatkan Kepatuhan, BPJS Ketenagakerjaan Blitar Gencar Sosialisasi kepada Aparatur Desa
Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, menyatakan bahwa pembahasan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi pekerja, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. "Kita ingin memperjelas ketentuan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi warga Kota Blitar yang bekerja di sektor informal seperti bengkel dan pasar. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan semua pekerja, termasuk yang tidak menerima upah langsung, bisa mendapatkan perlindungan sosial," ujar Syahrul. Ia menambahkan bahwa saat ini Kota Blitar perlu memiliki regulasi yang lebih komprehensif untuk memastikan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor.
Selain itu, Syahrul juga menyoroti perlunya regulasi yang jelas dan efektif terkait penanggulangan bencana. "Regulasi penanggulangan bencana ini sangat diperlukan untuk mempercepat respon dalam situasi darurat. Dengan peraturan yang jelas, kita bisa lebih siap dan efektif dalam menangani bencana yang mungkin terjadi," jelasnya.
Wali Kota Blitar, Santoso, dalam tanggapannya, menyampaikan bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Penanggulangan Bencana adalah bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak warga kota. "Agenda hari ini mencakup pandangan umum fraksi terhadap dua Raperda yang sangat penting, yaitu tentang jaminan sosial ketenagakerjaan dan penanggulangan bencana daerah. Ini semua sesuai dengan amanah UUD 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan kehidupan yang layak," ungkap Santoso.
Santoso juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk melibatkan semua warga dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan. "Kita berusaha agar semua warga Kota Blitar tercover dalam program jaminan sosial seperti BPJS. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang memadai, termasuk santunan kematian bagi ahli waris," tambahnya.
Baca Juga : Pakubuwono X dan Gapura Gading: Mengungkap Sejarah dan Simbolisme Gerbang Selatan Keraton Surakarta
Agenda kedua dalam rapat tersebut adalah Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 oleh Wali Kota Blitar. Santoso berharap proses ini dapat diselesaikan sebelum pelantikan anggota DPRD baru pada 23 Agustus mendatang. "Kami berharap semua pembahasan ini bisa diselesaikan sebelum pelantikan anggota dewan yang baru, sehingga program-program pemerintah bisa berjalan dengan maksimal," ujarnya.
Rapat Paripurna ini menjadi langkah awal dalam proses legislasi yang penting bagi Kota Blitar. Dengan adanya regulasi yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga dan kesiapsiagaan kota dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam. Selain itu, penyesuaian anggaran yang tepat juga akan mendukung pelaksanaan program-program prioritas di Kota Blitar.
