JATIMTIMES - KPU Kabupaten Malang mendapat jatah anggaran sebesar Rp 101 miliar dari APBD Pemkab Malang.
Dari alokasi anggaran tersebut, KPU telah menyerap dana sebesar Rp 40 miliar atau 40 persennya. "Kami menerima Rp 101 miliar 94 juta. Saat ini yang sudah ditransfer ke rekening KPU masih termin pertama 40 persen," ungkap Komisioner KPU Kabupaten Malang Marhaedra Pramudya Mahardika.
Baca Juga : Usai Bertemu Jokowi, Mendikbud Batalkan Kenaikan UKT
Menurutnya, alokasi anggaran dana hibah daerah dari Pemkab Malang yang sudah cair 40 persen atau termin pertama masih mencukupi hingga pelantikan 1.170 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Malang.
"Untuk kegiatan (pelantikan anggota 1.170 PPS) masih bisa tercover dari 40 persen," kata Dika.
Pihaknya mengaku, untuk anggaran yang telah cair 40 persen tersebut saat ini secara rinci belum bisa disampaikan. Namun, nantinya per bulan akan ada laporan keuangan yang disampaikan secara rinci oleh KPU Kabupaten Malang terkait penggunaan anggaran dana hibah daerah tersebut.
"Jumlahnya (yang terserap) kami belum bisa mengestimasi. Karena kegiatan berbasis anggaran ya baru kemarin pembentukan PPK, pembentukan PPS, dan lain-lain. Nanti secara rinci ada laporan per bulannya, itu baru kami bisa ngecek," jelas Dika.
Dika mengatakan, dari anggaran yang telah cair 40 persen tersebut sebenarnya masih mencukupi untuk tahapan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Malang tahun 2024 hingga Bulan Juni 2024.
"Sampai Juni pun saya kira masih bisa tercover. Tinggal Jui dan seterusnya, ketika sudah ada untuk membayar honorarium, pengadaan logistik, dan lain-lain itu kami kira idealnya ya Juni sudah bisa 100 persen (pencairan)," tutur Dika.
Lebih lanjut, untuk sisa pencairan dana hibah sebesar 60 persen atau untuk termin kedua, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari jajaran Pemkab Malang.
"Untuk yang 60 persen masih menunggu dari Pemkab Malang. Tetapi informasinya sudah final, sudah segera. Insya Allah bulan depan sudah (pencairan)," tandas Dika.
Sebagai informasi, penetapan alokasi anggaran hibah daerah untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Malang tahun 2024 telah disepakati di angka Rp 101.094.000.000.
Baca Juga : Dijatah Rp 101 miliar. KPU Kabupaten Malang Masih Terima 40 Persen Anggaran Pilkada dari Pemkab Malang
Jumlah tersebut setelah dilakukan beberapa kali rasionalisasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malang. Di mana awalnya KPU Kabupaten Malang mengajukan sebesar Rp 109 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Malang tahun 2024.
Bupati Malang HM. Sanusi menyampaikan, bahwa disepakatinya angka dana hibah daerah untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Malang tahun 2024 tidak sesuai dengan pengajuan KPU Kabupaten Malang di awal, dikarenakan untuk efisiensi anggaran.
"Karena tahun-tahun kemarin selalu ada anggaran sisa. Maka arahannya presiden, maupun arahannya Kemendagri itu diharapkan ya tidak terlalu banyak sisa. Sehingga tidak muspro (sia-sia) uang kabupaten bisa untuk membangun kepentingan yang lain," ujar Sanusi..
.anggaran dana hibah daerah dari Pemkab Malang yang sudah cair 40 persen atau termin pertama masih mencukupi hingga pelantikan 1.170 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Malang.
"Untuk kegiatan (pelantikan anggota 1.170 PPS) masih bisa tercover dari 40 persen," kata Dika.
Pihaknya mengaku, untuk anggaran yang telah cair 40 persen tersebut saat ini secara rinci belum bisa disampaikan. Namun, nantinya per bulan akan ada laporan keuangan yang disampaikan secara rinci oleh KPU Kabupaten Malang terkait penggunaan anggaran dana hibah daerah tersebut.
"Jumlahnya (yang terserap) kami belum bisa mengestimasi. Karena kegiatan berbasis anggaran ya baru kemarin pembentukan PPK, pembentukan PPS, dan lain-lain. Nanti secara rinci ada laporan per bulannya, itu baru kami bisa ngecek," jelas Dika.
Dika mengatakan, dari anggaran yang telah cair 40 persen tersebut sebenarnya masih mencukupi untuk tahapan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Malang tahun 2024 hingga Bulan Juni 2024.
"Sampai Juni pun saya kira masih bisa tercover. Tinggal Jui dan seterusnya, ketika sudah ada untuk membayar honorarium, pengadaan logistik, dan lain-lain itu kami kira idealnya ya Juni sudah bisa 100 persen (pencairan)," tutur Dika.
Lebih lanjut, untuk sisa pencairan dana hibah sebesar 60 persen atau untuk termin kedua, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari jajaran Pemkab Malang.
"Untuk yang 60 persen masih menunggu dari Pemkab Malang. Tetapi informasinya sudah final, sudah segera. Insya Allah bulan depan sudah (pencairan)," tandas Dika.
Sebagai informasi, penetapan alokasi anggaran hibah daerah untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Malang tahun 2024 telah disepakati di angka Rp 101.094.000.000.
Jumlah tersebut setelah dilakukan beberapa kali rasionalisasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malang. Di mana awalnya KPU Kabupaten Malang mengajukan sebesar Rp 109 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Malang tahun 2024.
Bupati Malang HM. Sanusi menyampaikan, bahwa disepakatinya angka dana hibah daerah untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Malang tahun 2024 tidak sesuai dengan pengajuan KPU Kabupaten Malang di awal, dikarenakan untuk efisiensi anggaran."Karena tahun-tahun kemarin selalu ada anggaran sisa. Maka arahannya presiden, maupun arahannya Kemendagri itu diharapkan ya tidak terlalu banyak sisa. Sehingga tidak muspro (sia-sia) uang kabupaten bisa untuk membangun kepentingan yang lain," ujar Sanusi.
