JATIMTIMES – Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kota Blitar menjadi sorotan serius. DPRD Kota Blitar mendesak pemerintah kota segera mengalokasikan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk pengadaan vaksin PMK. Desakan ini muncul seiring meningkatnya kasus PMK yang kini mencapai 24 kasus, dengan dua sapi dilaporkan mati akibat lambatnya penanganan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, mengatakan pemerintah perlu bertindak cepat untuk mengendalikan wabah yang mengancam sektor peternakan ini. Menurutnya, pengadaan vaksin PMK merupakan langkah darurat yang bisa menggunakan dana BTT yang telah disiapkan.
Baca Juga : Polisi Buru Sopir Truk Gandeng dan Sedan Pelaku Tabrak Lari di Jalan Palem Kota Blitar
"Dana sebesar Rp 150 juta cukup untuk mengadakan vaksin bagi 3.700 ekor sapi yang ada di Kota Blitar," ujarnya, Sabtu (11/1/2025).
Yohan menegaskan, pemerintah tidak bisa hanya menunggu distribusi vaksin dari pemerintah pusat yang hingga kini belum tiba. Situasi darurat ini, menurutnya, menuntut kebijakan yang responsif.
"Jika langkah ini segera diambil, kami yakin kasus PMK dapat ditekan dan perekonomian peternak kembali stabil," tambahnya.
PMK yang kembali merebak di Kota Blitar telah memukul perekonomian peternak sapi. Pasar Hewan Dimoro, salah satu pusat perdagangan ternak, mencatat penurunan transaksi hingga tiga pekan terakhir. Banyak peternak yang enggan menjual sapi karena harga turun drastis, bahkan hingga Rp 2 juta per ekor.
Penggunaan dana BTT untuk pengadaan vaksin dianggap sebagai langkah realistis. DPRD Kota Blitar menilai, dana ini memang disiapkan untuk menangani kondisi darurat seperti wabah penyakit. Dengan jumlah kasus yang terus bertambah, penanganan cepat menjadi kebutuhan mendesak.
Yohan menyebut, anggaran yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksin sementara hingga pasokan dari pusat tiba. "Langkah ini bukan hanya untuk melindungi sapi, tetapi juga ekonomi peternak yang bergantung pada keberlangsungan perdagangan ternak," katanya.
Desakan dari DPRD juga menyiratkan kritik terhadap lambannya respons pemerintah. Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan vaksin dari pusat akan tiba. Sementara, langkah konkret untuk pengadaan lokal vaksin masih dalam tahap diskusi.
Baca Juga : Malang Rasa Portugal, Bagaimana Prestasinya?
Komisi II DPRD meminta pemerintah kota lebih proaktif dalam menyelesaikan persoalan ini. Yohan mengingatkan, selain merugikan peternak, lambatnya penanganan juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
"Jangan sampai masalah ini berlarut-larut. Pemerintah harus menunjukkan kepedulian dan komitmen untuk melindungi peternak," tegas Yohan.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar, Dewi Masitoh, menyebut pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk memitigasi penyebaran PMK. Penyemprotan disinfektan dan skrining sapi secara rutin dilakukan di Pasar Hewan Dimoro.
Namun, ia mengakui upaya ini belum maksimal tanpa vaksinasi massal. Ia juga menambahkan, DKPP terus mendorong pemerintah pusat agar segera mendistribusikan vaksin.
"Kami sedang berupaya keras menekan penyebaran PMK. Skrining dan penyemprotan rutin dilakukan, tetapi vaksinasi tetap menjadi solusi utama," jelas Dewi.
