JATIMTIMES - Kota Batu yang tumbuh menjadi kota wisata membawa berbagai dampak.Salah satunya pemanfaatan lahan hutan menjadi wisata juga menjadi sorotan lantaran mempengaruhi kelestarian air. DPRD Kota Batu meminta agar Pemkot selektif dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pembangunan dan investasi sektor pariwisata.
Wakil Ketua DPRD Kota Batu Nurochman menyampaikan bahwa kerja sama Pemkot dan pemangku hutan salah satunya Perum Perhutani harus selaras. Apalagi untuk kelestarian lingkungan yang saat ini tergerus oleh kebutuhan pariwisata.
Baca Juga : Cegah Anak Terseret Sungai, Polisi Minta Orang Tua Lebih Waspda
"Saya mendukung seharusnya memang dilakukan pelestarian. Kita ketahui betul fakta di lapangan masalah air dan lingkungan yang terjadi, menjadi tumpuan kita semua agar menjaga sumber mata air," jelas Nurochman, belum lama ini.
Ia menekankan, bahwa batasan pada sebuah wilayah agar tetap mempertahankan ruang terbuka hijau sesuai ketentuan harus dipatuhi. Di sisi lain penataan pada wilayah resapan air atau Catchment area pada hutan di Kota Batu juga dianggap sangat penting.
"Sesuai ketentuan persentase yang harus dipertahankan untuk RTH. Kalau melanggar wilayah yang tidak seharusnya maka tidak perlu diberikan izin," terangnya.
Hal ini menyikapi pertumbuhan pariwisata Kota Batu yang terus terjadi pihak-pihak yang mengalihfungsikan lahan, termasuk untuk kebutuhan wisata seperti hotel dan destinasi buatan.
Menurut pria yang disapa.Cak Nur itu, jika dari segi perencanaan sudah menyentuh wilayah konservasi, seharusnya dihindarkan dari pembangunan. Yang mana dikhawatirkan berpotensi mengganggu ekosistem dan air.
"Kajian yang harus dilakukan dulu apakah melanggar ketentuan atau tidak, dampak sosial lingkungannya seperti apa. Pemkot harus mampu menahan diri, tidak melayani semuanya demi investasi," pintanya.
Nurochman menyebut, Pemkot Batu melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus mengupayakan penataan pada hutan wilayah tangkapan air. Sebab, beberapa di antaranya yang menjadi penyangga sumber air kondisinya telah menurun. Yakni berimbas pada debit sejumlah sumber mata air melemah dan keruh karena kurangnya tangkapan dan proses filtrasi alami.
Baca Juga : Long Wekeend Waisak, Pengunjung Air Terjun Tumpak Sewu Membludak
Penataan itu disebut juga telah terencana oleh DLH untuk pengadaan Ekoriparian. Untuk diketahui, Ekoriparian merupakan suatu konsep untuk mengembalikan fungsi sungai seperti alaminya, yaitu mengalirkan air sungai secara terus menerus. Ekoriparian juga berfungsi untuk menurunkan beban pencemaran yang masuk ke sungai, sehingga kualitas air sungai membaik.
Menanggapi hal itu, Cak Nur menyebut DPRD bakal mendukung jika terkonsep dengan jelas dan Pemkot bersama stakeholder terkait dapat berkomitmen untuk lingkungan.
"DPRD untuk anggaran akan menggaransi selama memang ada keseriusan bersama, atas inisiatif itu," kata Nurochman.
Ia menambahkan, Pemerintah harus mengikutsertakan masyarakat, dengan komitmen yang jelas. "Karena kepentingan besarnya untuk menyelamatkan kelestarian air kita. DLH punya PR reboisasi itu, yang ada dipertahankan. Sehingga penghijauan kembali menjadi program utama menjaga sumber air. Tentu harus kerja sama dengan Perhutani," imbuhnya.
