JATIMTIMES - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang menargetkan di tahun 2024 ini Kota Malang bisa ditetapkan sebagai Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) Utama oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito Widoyoko menyampaikan, bahwa saat ini Kota Malang masih berstatus sebagai KLA Nindya. Pihaknya, pun terus berupaya agar Kota Malang dapat naik status menjadi KLA Utama.
Menurutnya, terdapat beberapa hal yang selama ini menjadi hambatan KLA Kota Malang untuk naik status. Salah satunya keberadaan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Pasalnya, untuk UPT PPA Dinsos-P3AP2KB Kota Malang masih baru dibentuk sekitar satu tahun yang lalu atau tepatnya pada tahun 2023. Sejak dibentuk, UPT PPA juga telah menerima banyak sekali aduan yang berkaitan dengn kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik.
Berdasarkan data yang ada, hingga tahun 2024, UPT PPA Dinsos-P3AP2KB Kota Malang telah menerima 92 aduan kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga maupun keluarga, kekerasan di dalam hubungan pacaran, hingga bullying.
"Sekarang kita Nindya. Kota Layak Anak harapan kita bisa ke utama. Karena kita sekarang sudah ada UPT PPA," ungkap Donny kepada JatimTIMES.com.
Menurutnya, keberadaan UPT PPA sangat membantu sekali untuk menangani permasalahan kekerasan yang dialami perempuan maupun anak. Pasalnya, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang juga menggandeng Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Malang Raya untuk memberikan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
"Jadi pelayanan dan penanganan terkait dengan hak-hak dasar anak, kita lebih komprehensif lagi. Kita kerja sama dengan psikolog dari himpsi. Kemudian dengan LKS yang terkait dengan anak," jelas Donny.
Selain itu, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang saat ini juga tengah mendorong untuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Malang tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat segera disahkan. Pasalnya, Ranperda Kota Malang tentang PUG sudah sejak tahun 2023 lalu dibahas. Namun, hingga memasuki Bulan April 2024 masih belum disahkan.
"Kita sedang menggodok Ranperda Pengarusutamaan Gender. Itu belum selesai, ini juga kita mau selesaikan," tutur Donny.
Selain itu, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang juga telah berkirim surat ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang untuk berkoordinasi dan membahas mengenai taman-taman di Kota Malang yang sudah tersertifikasi ramah anak, perempuan dan lanjut usia.
"Kita juga bersurat ke Lingkungan Hidup terkait dengan taman-taman yang sudah tersertifikasi ramah anak dan lansia," ujar Donny.
Lebih lanjut, beberapa upaya tersebut terus dilakukan oleh Dinsos-P3AP2KB Kota Malang untuk mewujudkan Kota Malang menjadi KLA Utama dan bisa memberikan kenyamanan bagi semua anak serta kaum rentan di Kota Malang.
