JATIMTIMES - Fraksi PDI Perjuangan menegaskan urgensi peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Blitar dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada Rabu (20/3/2024).
Hendik Budi Yuantoro, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, menyoroti permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat, terutama di wilayah pelosok desa. Kerusakan jalan yang merata di wilayah tersebut telah mengarah pada ironisasi, di mana masyarakat menyebutnya dengan nama wisata "jeglongan sewu".
Baca Juga : Terinspirasi Kaesang, Kader PSI Surabaya Beramai Buat Laporan Soal Korupsi ke Polda
Hendik menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur jalan merupakan tugas utama pemerintah, khususnya untuk memastikan akses yang nyaman bagi masyarakat, terutama menjelang perayaan Lebaran. Fraksi PDI Perjuangan mengkritisi proses pengadaan pemilihan rekanan pelaksana perbaikan jalan, yang dinilai kurang kompetitif dengan kebijakan penggunaan e-katalog yang hanya sebatas administrasi.
"Kami menyoroti kondisi jalan yang memprihatinkan, terutama di pelosok desa. Masyarakat telah merasakan dampaknya secara langsung, bahkan mereka membuat lelucon dengan memberi nama wisata 'jeglongan sewu' sebagai ironi dari kondisi jalan yang berlobang," ujar Hendik Budi Yuantoro.
Lebih lanjut, Hendik menekankan bahwa penyediaan infrastruktur jalan adalah tanggung jawab utama pemerintah daerah, dan saat ini kondisi jalan yang rusak parah perlu segera mendapat perhatian serius. Terutama mengingat mendekati perayaan Lebaran, di mana arus transportasi meningkat drastis
Menyoroti proses pengadaan pemilihan rekanan pelaksana perbaikan jalan, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan kekhawatiran mereka terhadap kebijakan penggunaan e-katalog yang dinilai kurang kompetitif dan transparan.
"Kami khawatir bahwa kebijakan penggunaan e-katalog ini hanya sebatas administrasi semata, tanpa mempertimbangkan aspek kualitas dan dukungan terhadap produk lokal," tambah Hendik.
Fraksi PDI Perjuangan juga mencatat adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan di Kabupaten Blitar. Mereka mengungkapkan bahwa minimnya minat masyarakat untuk bersekolah di sekolah negeri menjadi salah satu indikator ketidakseimbangan tersebut. Selain itu, masih banyak sektor investasi yang belum tersentuh, seperti sektor wisata, peternakan, dan perhotelan, yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Baca Juga : Satu PMI Kabupaten Blitar Dideportasi dari Malaysia karena Berangkat Ilegal
"Kami melihat adanya kesenjangan pembangunan yang perlu segera diatasi. Infrastruktur jalan yang memadai merupakan salah satu kunci untuk meratakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Hendik.
Menyikapi hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menekankan perlunya pemilihan rekanan yang berkualitas dan berkompeten dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan. Mereka menyarankan agar pemilihan rekanan tidak hanya berdasarkan pada e-katalog, tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitas, pengalaman, dan dukungan terhadap produk lokal.
"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Blitar dapat segera mengambil langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan infrastruktur jalan dan mengatasi kesenjangan pembangunan yang ada. Hanya dengan demikian, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar dapat terwujud secara merata," pungkas Hendik.
