JATIMTIMES-Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar kembali menjadi saksi rapat paripurna yang penting dalam agenda politik lokal pada Rabu malam (20/3/2024). Rapat ini menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2023.
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifa’i, rapat ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting termasuk Bupati Blitar Rini Syarifah, perwakilan jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, serta sejumlah kepala OPD dan anggota DPRD.
Sebagai bagian dari tahapan dalam pengawasan pemerintah daerah, rapat ini merupakan kelanjutan dari penyampaian penjelasan bupati terhadap LKPJ sebelumnya pada 15 Maret 2024, sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar. Agenda utama rapat kali ini adalah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Blitar Tahun 2023. Setiap fraksi menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicara masing-masing.
Fraksi pertama yang memberikan pandangan umum adalah Fraksi PAN. Dalam penyampaiannya, juru bicara Fraksi PAN, Andi Widodo, menyoroti perbedaan antara data statistik dalam LKPJ 2023 dengan realitas lapangan yang masih penuh dengan keluhan masyarakat.
"Data statistik menunjukkan peningkatan pembangunan, tetapi realitas di lapangan masih banyak keluhan masyarakat. Kami menyarankan agar Bupati mencari formula untuk menyelaraskan data dengan kepuasan masyarakat," ujar Andi Widodo.
Selanjutnya, Fraksi Golkar-Demokrat menyampaikan pandangannya melalui juru bicara Sri Indah Setijaningsih. Mereka menyoroti masalah pengangguran dan pembangunan ekonomi kreatif. "Kami ingin memberikan masukan terkait LKPJ Bupati tahun 2023. Terkait dengan pengembangan kewirausahaan, kami menyarankan pempermudah proses perijinan bagi pelaku usaha untuk menyerap pengangguran yang ada," ungkap Sri Indah Setijaningsih.Selain itu, Fraksi Golkar-Demokrat juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan aset yang belum optimal.
Pandangan dari fraksi-fraksi lainnya juga diberikan dengan serius. Fraksi GPN, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI-P, dan Fraksi PKB masing-masing menyampaikan sorotan dan saran mereka terhadap LKPJ Bupati Blitar Tahun 2023. Sorotan mereka meliputi berbagai aspek pembangunan mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.
Di sesi terakhir rapat, Pembacaan Keputusan DPRD tentang Susunan Keanggotaan Pansus LKPJ tahun anggaran 2023 dilakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap LKPJ yang telah dilakukan.
Baca Juga : Anggaran Rp 9 M untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri, Anggota Dewan: Bisa Berubah Kalau Tak Terealisasi
Menyikapi pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD, Bupati Blitar Rini Syarifah menanggapi dengan serius. Bupati juga menyampaikan apresiasi atas masukan yang telah diberikan. "Kami akan menelaah dengan serius setiap masukan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Blitar," kata Bupati Rini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifa'i, menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawasi dan mengawal jalannya pemerintahan demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar.
"Komitmen DPRD untuk terus mengawasi dan mengawal jalannya pemerintahan demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar tetap kokoh dan tidak tergoyahkan. Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan setiap langkah pemerintah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Keadilan dan kesejahteraan bagi semua adalah komitmen yang kami pegang teguh dalam setiap tindakan kami sebagai wakil rakyat,” tandas Rifai.
Rapat paripurna ini menjadi cerminan komitmen DPRD Kabupaten Blitar dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan dan legislasi. Dengan adanya diskusi terbuka seperti ini, diharapkan masukan dari berbagai fraksi dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan lebih baik di masa depan.
