JATIMTIMES - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) membentuk tim kelompok kerja (Pokja) atau tim teknis keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jatim Nomor 95 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE.
Pembentukan Pokja SPBE ini dibahas di ruang argopura lantai 2 Kantor Diskominfo Jatim, Surabaya, Jumat (15/3/2024). Kepala Diskominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin memimpin langsung pembahasan tersebut.
Baca Juga : Buka PKA dan PKP 2024, Pj Gubernur Jatim Ingatkan Sinergi Kebijakan dengan Inovasi Teknologi
"Tim teknis ini menjadi motor kegiatan penggerak SPBE yang ada di Jawa Timur. Tim teknis SPBE Jatim ini nanti langsung mendapat mandat atau suratnya ditandatangani oleh Pak Pj Sekdaprov Jatim," ujar Sherlita Ratna Dewi Agustin, Jumat (15/3/2024).
Berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, salah satu inisiatif strategis dari kegiatan tata kelola SPBE adalah perencanaan dan penganggaran SPBE berbasis arsitektur SPBE. Menurutnya, ketersediaan arsitektur SPBE sangat penting dalam pelaksanaan evaluasi rencana anggaran atau clearance belanja TIK dalam kerangka implementasi SPBE.
"Pembangunan SPBE tidak hanya menjadi kewajiban Dinas Kominfo, melainkan tanggung jawab bersama. Maka, ayo berkolaborasi bersama melalui kegiatan ini guna menjadikan transformasi digital Jawa Timur terbaik," serunya.
Ia menambahkan, setelah ini masih banyak rangkaian lagi terkait SPBE. Dia berharap, di bulan Maret 2024 semua rangkaian legalitas SPBE Jatim dapat segera diselesaikan sehingga tim yang terbentuk bisa langsung bekerja.
"Jadi, hari ini kita akan membahas salah satu SK yang terkait dengan teknisnya seperti apa. Nanti yang masuk di dalam SK disini adalah sebagai motor penggerak transformasi digital di Jawa Timur," harap Sherlita.
Dalam pembahasan tersebut, hadir narasumber tenaga ahli dari ITS, yakni Kepala Lab Based Education E-Government IT Governance ITS Tony. Dia menyampaikan, terdapat 47 indikator yang pada dasarnya merupakan potret dari aspek-aspek SPBE.
Baca Juga : Masuk Tiga Besar Kampung KB se-Jatim, Kelurahan Tamanan Terima Kunjungan Lapang Tim Penilai
"47 indikator ini juga merupakan sebuah panduan di dalam perubahan untuk menjadi pemerintahan digital. Salah satu contohnya adalah tentang kebijakan internal SPBE," jelasnya.
Selain itu, Tony juga menjelaskan bahwa ada lima tim Pokja SPBE untuk kepentingan tranformasi digital, di antaranya adalah Pokja Kebijakan, Pokja Tata Kelola, Pokja Manajemen dan Audit TIK, Pokja Keamanan dan Pokja Layanan SPBE.
"Tranformasi digital itu bukan tentang beli aplikasi, tapi tentang perubahan cara kerjanya. Berarti berubah proses bisnisnya, budayanya, mindsetnya, kompetensi SDM-nya, penganggarannya, item-item yang diawasi dalam asetnya," jelas Toni.
Agar transformasi digital dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan dan beriringan dengan SK Gubernur, makanya dibuatlah tim koordinasi SPBE. "Dan agar orang mau bekerja dengan baik, jangan biarkan mereka bekerja sendiri maka harus dibentuklah Pokja," bebernya.
