JATIMTIMES-– Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar berhasil mencapai angka yang mengesankan pada tahun 2023. Dengan jumlah mencapai Rp437,29 miliar, capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 108,07%. Kepala KPP Pratama Blitar, Swartoko, menyampaikan apresiasi dan mengakui bahwa pencapaian ini tak lepas dari kontribusi aktif para wajib pajak.
Swartoko mengungkapkan rasa terima kasihnya dalam acara Tax Gathering yang diadakan di Hotel Santika Blitar pada tanggal 29 Februari 2024. Di acara tersebut, dia juga memperkenalkan implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) yang dijadwalkan akan beroperasi pada pertengahan tahun ini.
Baca Juga : KASN Beber 7 OPD Rawan Pelanggaran Netralitas ASN
"Pada 1 Juli 2024 nanti, Direktorat Jenderal Pajak akan mengimplementasikan sebuah Core Tax Administration System (CTAS) untuk menyempurnakan administrasi perpajakan, memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dan mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Kami sangat berharap agar CTAS dapat memudahkan seluruh wajib pajak dalam memperoleh akses layanan perpajakan," ujarnya.
Direktur Moderna Group, Eka Yong Tono, salah satu penerima penghargaan kategori Wajib Pajak Grup dengan penerimaan terbesar, menyampaikan apresiasi dan harapan atas pelayanan perpajakan KPP Blitar. "Kami bersyukur selama ini kami telah memperoleh layanan perpajakan dengan mudah dan baik dari segi kualitas pelayanan, terutama dalam hal proses restitusi atau pengembalian pajak. Kami berharap agar KPP Pratama Blitar selalu menjaga kualitas komunikasi dengan wajib pajak," ujarnya.
Tak hanya itu, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III, Vincentius Sukamto, juga turut mengapresiasi peran serta Pemerintah Kota dan Kabupaten Blitar dalam mencapai target penerimaan pajak.
"Kami mengapresiasi Pemerintah Kota dan Kabupaten Blitar atas sinergi yang terjalin dengan baik melalui Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D). PKS OP4D memungkinkan pemerintah daerah, DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK) bertukar data antarinstansi untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak dan daerah. Tapi tenang saja, data wajib pajak sangat confidential, sehingga kami selalu menjunjung tinggi rahasia jabatan atas data wajib pajak," ujarnya.
Baca Juga : Tekan Laju Inflasi Jelang Idul Fitri, Pemkab Kediri Gencar Adakan Operasi Pasar Murah secara Merata
Dengan sinergi yang efektif antara pemerintah, wajib pajak, dan instansi terkait, penerimaan pajak KPP Pratama Blitar berhasil melebihi target, menandakan langkah positif dalam upaya meningkatkan pendapatan negara serta memperbaiki pelayanan publik terkait perpajakan di wilayah tersebut.
