JATIMTIMES - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menanggapi pernyataan Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Imam Priyono yang menyinggung standar etik dan moral presiden jika berpihak dan berkampanye terhadap salah satu pasangan calon (paslon).
Nusron menyebut, isu standar moral muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.
Baca Juga : Tanggapan Hasto soal Presiden Boleh Kampanye: Prabowo-Gibran Cermin Jokowi 3 Periode
"Ini sebenarnya sederhana. Isu moral dan etika ini dimunculkan karena Pak Jokowi tidak mendukung mereka. Tahun lalu saat sebelah yakin didukung presiden, mereka bahkan optimis Pak Jokowi akan kampanye untuk mereka. Dulu kenapa tidak dipermasalahkan? Ini masyarakat harus tahu," ujar Nusron dalam keterangannya, Kamis (25/1/2024).
Ia kemudian mengungkit kejadian tahun lalu, di mana Presiden RI Joko Widodo berkampanye untuk Ganjar Pranowo.
"Monggo cek di berita, sekitar awal Juni tahun lalu, salah satu Ketua PDI Perjuangan meyakini bahwa Presiden Jokowi akan berkampanye untuk Ganjar. Bahkan beliau juga bicara aturan bahwa presiden boleh cuti untuk berkampanye," ungkapnya.
Lebih lanjut Nusron menegaskan terkait isu etik dan moral penyusunan setiap Undang-Undang telah mempertimbangkan aspek etik dan moral. Tak hanya itu saja, aturan dan Undang-Undang yang berlaku juga selalu menjadi acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara.
"Ketika dalam UU Pemilu memperbolehkan kampanye tentu sudah ada pertimbangan variabel moral dan etika. Kalau melaksanakan aturan itu dianggap melanggar moral artinya semua pihak yang menyusun undang-undang itu dianggap tidak bermoral dan tak punya etika dong?," ucap Nusron.
“Undang-undang itu adalah cerminan konsensus antara rakyat melalui DPR dengan Pemerintah memegang mandat rakyat. Jadi bukan kata orang per orang, atau pihak per pihak, yang sekarang mungkin punya kepentingan karena sedang bersaing dalam kompetisi Pemilu,” pungkas Nusron.
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengungkapkan tak ada yang salah jika presiden ingin ikut berkampanye. Namun, TPN menilai sebaiknya presiden menjaga etik moralnya.
Baca Juga : KPU Klarifikasi Soal Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye: Hanya Sampaikan Pasal UU Pemilu
"Presiden boleh ikut kampanye atau tidak? Menurut saya boleh boleh saja, dari sisi aturan tidak ada yang dilanggar," kata Juru Bicara TPN, Imam Priyono kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
Imam mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut presiden boleh kampanye dan memihak tidak melanggar aturan apapun. Namun, ia menilai secara moral, presiden seharusnya memiliki moral etik yang tinggi.
"Tapi kalau bicara ideal mungkin baiknya presiden memiliki etik moral atau standar etik moral etik yang tinggi," sambungnya.
Imam menilai jika presiden memiliki standar etik yang tinggi, maka para menterinya pun akan mengikuti langkah presiden. Selain itu, kata dia, rakyat juga akan mengapresiasi sikap tersebut.
"Sehingga dengan mudah para stafnya, para menterinya juga bisa mencontoh dan ini akan lebih diapresiasi oleh masyarakat luas," jelas dia.
