JATIMTIMES - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P akhirnya buka suara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berkampanye dan boleh berpihak. PDIP menilai, hal itu sudah menciptakan sentimen negatif.
PDIP kemudian mengatakan pernyataan Jokowi sebagai bukti pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan Jokowi tiga periode yang selama ini telah ditolak oleh beberapa pihak.
Baca Juga : KPU Klarifikasi Soal Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye: Hanya Sampaikan Pasal UU Pemilu
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi akhirnya membuktikan bahwa pasangan Prabowo-Gibran merupakan cermin Jokowi tiga periode yang selama ini ditolak oleh PDI Perjuangan bersama seluruh kelompok pro demokrasi, para budayawan, cendekiawan, dan juga kekuatan yang berjuang menjaga konstitusi," kata Sekretaris jenderal (Sekjen) Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (25/1/2024).
Hasto menilai, pernyataan Jokowi itu sudah melanggar etika politik dan pranata kehidupan bernegara yang baik. PDIP menilai masih ada ambisi kekuasaan Jokowi dalam Pilpres 2024.
"Bayangkan saja, Pak Jokowi ini sudah menjabat presiden dua periode, dan konstitusi melarang perpanjangan jabatan. Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk ikut kampanye, artinya menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan tiga periode. Publik kini mempersoalkan kembali berbagai rekayasa hukum yang dilakukan di MK untuk meloloskan Gibran," ujarnya.
Hasto lalu mengungkit lokasi kunjungan kerja Jokowi dan wilayah kampanye Ganjar Pranowo. Menurut Hasto, pasangan Ganjar-Mahfud memang ditakutkan lawan politiknya.
"Sebab Ganjar Pranowo itu presiden rakyat, dekat dengan wong cilik, memiliki program rakyat miskin yang diterima luas, dan menampilkan model kepemimpinan yang menyatu dengan rakyat, ditambah ketegasan Prof Mahfud Md. Itulah yang ditakutkan dari Ganjar-Mahfud, sampai lebih sepertiga pengusaha penyumbang perekonomian nasional pun dikerahkan untuk dukung paslon 2," ucapnya.
Tak hanya itu saja, Hasto kemudian menyoroti pernyataan Jokowi yang disampaikan di depan Menhan Prabowo dan jajaran TNI.
"TNI adalah kekuatan pertahanan yang seharusnya netral. Namun hal tersebut justru mengungkapkan motif sepertinya ingin melibatkan TNI, setidaknya secara psikologis," ujar Hasto.
"Jadi akhirnya terjawab mengapa banyak intimidasi. Ganjar-Mahfud dikepung dari seluruh lini, meski kami meyakinan kekuatan rakyat tidak bisa dibendung dan akan menjadi perlawanan terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi," imbuhnya.
Baca Juga : Bawaslu Kabupaten Blitar Serahkan Kasus Perusakan APK Caleg DPRD ke Polres Blitar Kota
Seperti yang sudah diketahui bersama, Jokowi sebelumnya mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.
"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1).
Akan tetapi, Jokowi mengatakan yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," imbuhnya.
