JATIMTIMES - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar telah menetapkan langkah besar dalam pengembangan infrastruktur publik dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 3,3 miliar untuk melanjutkan pembangunan tahap kedua Mal Pelayanan Publik (MPP) pada tahun 2024. Rencananya, MPP ini akan menjadi salah satu pusat pelayanan bagi masyarakat Kota Blitar, memfasilitasi layanan terpadu dari berbagai instansi pemerintahan.
Kepala DPMPTSP Kota Blitar, Heru Eko Pramono, menyampaikan rencana ini pada Kamis, 14 Desember 2023. Ia menjelaskan bahwa pasca-selesainya tahap pertama pembangunan, langkah berikutnya adalah melanjutkan tahap kedua. Dana sejumlah tersebut telah disiapkan untuk memastikan kelancaran proses pembangunan dan memenuhi target yang ditetapkan.
Baca Juga : Bupati Gresik Apresiasi Petrokimia Patuh Membayar PBB
“Tahap kedua MPP ini akan difokuskan pada penyelesaian interior, eksterior, serta proses finishing guna memastikan keseluruhan bangunan siap untuk operasional,” jelas Heru.
Heru juga mengonfirmasi bahwa proses lelang pekerjaan untuk tahap kedua pembangunan MPP akan dimulai pada bulan Desember 2023 ini. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pada awal tahun 2024, pemenang lelang sudah ditetapkan dan proses konstruksi tahap kedua dapat segera dimulai.
“Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menargetkan agar MPP sudah dapat beroperasi pada Agustus 2024, sehingga pihak DPMPTSP Kota Blitar memiliki tenggat waktu yang cukup ketat untuk menyelesaikan tahap kedua pembangunan ini,” imbuhnya.
Pada tahap pertama pembangunan yang kini sudah mencapai progres sebesar 90 persen, fokus utama adalah menyelesaikan pekerjaan konstruksi. Heru menegaskan pentingnya menuntaskan tahap pertama sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak, yakni pada 26 Desember 2023.
Baca Juga : Kabupaten Malang Bersholawat, Rokok Elektrik Tak Luput pada Sosialisasi Gempur Cukai Ilegal
Sebelumnya, pada tahun 2023, DPMPTSP Kota Blitar telah mengalokasikan dana yang sama, sebesar Rp 3,3 miliar, untuk pembangunan tahap pertama MPP. Proyek pembangunan ini menggunakan gedung Graha Patria yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Blitar.
“MPP direncanakan berdiri dengan dua lantai, di mana lantai pertama akan difungsikan untuk layanan publik sementara lantai kedua akan menjadi ruang kantor dan tempat rapat,” pungkas Heru.
