JATIMTIMES - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang menggelar sosialisasi terkait hasil identifikasi program Dialog Perencanaan Pembangunan Inklusif (DIRAngKul), Senin (27/11/2023). Program ini merupakan salah satu inovasi dari Bappeda Kota Malang untuk menghimpun berbagai usulan yang akan diprogramkan dalam satu tahun anggaran.
Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu mengatakan, inovasi teraebut telah berlangsung selama 2 tahun. Sebelum dilakukan, Bappeda juga telah menghimpun berbagai usulan dari setiap kecamatan yang sebelumnya juga dihimpun dari tingkat RT, RW dan kelurahan.
Baca Juga : Sepasang Kekasih Tergeletak di Pantai Mangrove Center, Yang Perempuan Tewas
"Terus ada juga DIRAngKUL Tematik. Itu kita kan punya musren tematik, sehingga pesertanya yang dari tematik itu. Karena bisa jadi saat kita melaksanakan DIRAngKUL di lima kecamatan, ternyata ada yang belum diakomodir masyarakat rentan dari tematik ini," terang Dwi, Senin (27/11/2023).
Selain dari 5 kecamatan, Bappeda juga menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dilakukan penyesuaian. Sebab, DPRD sebagai lembaga legislatif juga memiliki program pokok pikiran (pokir). Pokir juga menjadi program dari DPRD untuk menghimpun usulan dari warga ataupun konstituen.
"Oleh karena itu, dari yang sudah kita rekap dari masyarakat ini, kita juga sampaikan ke pokir, nah saat ini kami sosialisasikan. Jadi, ini itu bentuk pertanggungjawaban kami bahwa ini loh kami kemarin melaksnakan DIRAngKUL yang terakomodir seperti ini, hasilnya seperti ini," terang Dwi.
Sebagai informasi, sosialisasi DIRAngKUL yang digelar saat ini merupakan hasil identifikasi usulan untuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025 mendatang. Dalam prosesnya, Dwi mengaku bahwa saat ini sudah menghimpun ribuan usulan dari 5 kecamatan se Kota Malang.
"Saat ini kamus usulannya berproses untuk jadi lampirannya SE wali kota. Jadi itu nanti untuk dasar pelaksanaan Musrenbang 2025," imbuh Dwi.
Dwi mengatakan, ribuan usulan yang masuk tidak hanya untuk program bersifat pembangunan fisik saja. Namun sebagian juga ada usulan program untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Bahkan menurut dia, jika dibandingkan antara jumlah usulan fisik dan nonfisik, jumlahnya berangsur seimbang.
"Sekarang masyarakat itu sudah semakin paham bahwa yang di musrenbang itu nggak hanya fisik. Banyak banget isi usulannya, usulan fisik dan pemberdayaannya sudah mulai balance. Karena kan mungkin yang tahun kemarin itu masyarakat melihat bahwa pemberdayaan sudah berdampak ke perekonomiannya," terang Dwi.
Baca Juga : Dinas PUSDA Kabupaten Malang Gelar Susuk Wangan untuk Lancarkan Saluran Irigasi
Selanjutnya, hasil dari dialog tersebut nantinya akan ditetapkan untuk dilampirkan dalam surat edaran (SE) wali kota. Nantinya bakal menjadi acuan bagi RW di Kota Malang saat melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan.
Sebagai informasi, dalam sosialisasi tersebut, ada beberapa masalah yang sudah teridentifikasi menjadi prioritas perangkat daerah. Yang pertama yakni soal rehabilitasi gedung sekolah, pemberian makanan tambahan (PMT), rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), peralatan penanganan bencana, pengadaan peralatan posyandu balita dan pengadaan CCTV.
Selain itu, ada rehabilitasi jembatan, kelengkapan rambu lalu-lintas, zebra cross dan lampu kedip, pengadaan alat peraga edukasi disabilitas dan peralatan pertanian.
