JATIMTIMES - Belum lama ini beredar video di media sosial yang menunjukkan pendistribusian senjata kepada warga sipil Israel. Hal ini menimbulkan keprihatinan dan kontroversi di tengah kondisi mencekamnya kondisi Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Melansir laporan The Time of Israel, Kamis (23/11/2023), sejak perang 7 Oktober, sekitar 7.000 senapan panjang telah didistribusikan ke pasukan keamanan (warga) sipil di seluruh negeri.
Baca Juga : Belum Padam Sempurna, Titik Baru Api Muncul di Gunung Panderman
Menteri Keamanan Nasional Israel Ben Gvir bahkan telah mengubah distribusi senjata buatan Amerika itu menjadi acara politik. Hal itu tampak dari video dan foto yang diunggah Ben Gvir saat bersama pasukan keamanan yang baru dipersenjatai.
Kebijakan Ben Gvir mendapat penolakan dari beberapa kelompok warga sipil. Mereka berpendapat bahwa mempersenjatai warga sipil tidak akan memberikan kontribusi terhadap keamanan dan berisiko meningkatkan insiden kekerasan dalam rumah tangga.
Kebijakan mempersenjatai warga sipil itu pun membuat marah Departemen Luar Negeri AS. Bahkan, AS disebut akan menunda pengiriman senjata untuk pasukan keamanan karena tindakan Ben Gvir tersebut.
Amerika Serikat dilaporkan telah menunda penjualan 4.500 senapan M-16, lantaran beredarnya video Ben Gvir tersebut. AS khawatir senjata tersebut akan diberikan kepada pemukim ilegal Yahudi di Tepi Barat.
Bulan lalu, The Marker melaporkan bahwa AS telah memperingatkan Israel bahwa mereka akan menghentikan pasokan senjata jika Ben Gvir tidak berhenti memolitisasi distribusi senjata tersebut.
Negosiasi diam-diam dilakukan antarnegara Israel-AS dan hasilnya sepakat untuk menetapkan bahwa senjata hanya akan didistribusikan kepada IDF atau polisi serta tidak akan diberikan kepada warga Israel di luar Garis Hijau. Apalagi di tengah meningkatnya kekerasan pemukim yang menargetkan warga Palestina.
Israel juga setuju bahwa pasukan keamanan sipil akan ditunjuk sebagai pasukan tambahan polisi dan diharuskan mengenakan rompi kuning sehingga mereka dapat dibedakan dengan jelas dari masyarakat lainnya.
Namun pekan lalu, media Ibrani, The Marker melaporkan bahwa polisi masih mendistribusikan senjata kepada pasukan keamanan sipil.
Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden untuk kali pertama mengancam akan mengeluarkan larangan visa terhadap para pelaku kekerasan yang dilakukan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat, yang telah meningkat sejak awal perang.
Baca Juga : Doakan Keselamatan Warga Palestina, PCNU Bangil Gelar Istigasah Kubro
Sebanyak tujuh warga Palestina telah dibunuh oleh pemukim ekstremis. Menurut kelompok hak asasi manusia sayap kiri Yesh Din, telah terjadi lebih dari 185 serangan pemukim terhadap warga Palestina di lebih dari 84 kota dan desa di sekitar wilayah tersebut sejak 7 Oktober.
“Saya tegaskan kepada para pemimpin Israel bahwa kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina di Tepi Barat harus dihentikan dan mereka yang melakukan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban,” tulis Biden dalam opini editorial di Washington Post.
“Amerika Serikat siap untuk mengambil langkah-langkah kami sendiri, termasuk mengeluarkan larangan visa terhadap ekstremis yang menyerang warga sipil di Tepi Barat," imbuh Biden.
Sebagai informasi tambahan, Jalur Gaza dan Tepi Barat merupakan dua wilayah Palestina yang kini terpisah oleh wilayah Israel. Setidaknya lima juta penduduk tinggal di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Antara Jalur Gaza dan Tepi Barat memiliki perbandingan luas wilayah yang cukup jauh. Dan sejak 1979, Israel menduduki Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Luas Jalur Gaza adalah 140 mil persegi atau 362 kilometer persegi. Sedangkan Tepi Barat seluas 2.173 mil persegi atau 5.628 kilometer persegi.
Jalur Gaza terletak di sudut barat daya pantai Laut Mediterania dan berbatasan dengan Mesir di selatannya. Sementara itu, Tepi Barat terletak di timur laut yang berbatasan dengan Yordania dan sebagian besar Laut Mati.
