JATIMTIMES - Bacapres PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menyoroti kondisi politik saat ini usai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat sehingga dicopot dari Ketua MK.
Melalui unggahan di Instagramnya @ganjar_pranowo, Ganjar mengaku bertanya-tanya mengapa putusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat bisa lolos begitu saja.
Baca Juga : Melacak Jejak Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM): Pabrik Gula dan Kejayaan Trem di Kediri
"Saya tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan MKMK. Saya mencoba diam sejenak, saya merenungkan bangsa ini ke depan. Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar majelis kehormatan MK," kata Ganjar melalui rekaman video yang diunggah di Instagramnya seperti dilihat, Sabtu (11/11/2023).
Oleh karena itu, Ganjar pun mengaku saat ini dirinya merasa gelisah dan terusik.
"Dari situ saya semakin gelisah dan terusik mengapa sebuah keputusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos, apa ada pertanggungjawabannya kepada negara," lanjutnya.
Tak hanya itu saja, Ganjar juga mempertanyakan mengapa putusan tersebut masih dijadikan landasan hukum dalam bernegara. Menurutnya, hal itu seperti cahaya yang menyilaukan dan menyakitkan mata.
"Mengapa keputusan dengan masalah etik di mana etik menjadi landasan dari hukum, masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara. Mengapa hukum tampak begitu menyilaukan dan menyakitkan mata sehingga kita rakyat sulit sekali memahami cahayanya," ujarnya.
Ia pun mengaku mewakili rakyat yang gelisah terhadap demokrasi dan keadilan yang disebutnya mau hancur. Sanksi yang diberikan oleh MKMK, kata Ganjar, bukti bahwa MK masih menjunjung tinggi ruh demokrasi.
"Saya berbicara sebagai bagian dari warga, sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan. Majelis kehormatan MK menyampaikan keputusannya majelis kehormatan MK telah membuktikan, bahwa lembaga tertinggi konstitusi Republik ini masih menjunjung tinggi ruh demokrasi. Indonesia kita masih sangat panjang perjalanannya, saya berharap masa depan Indonesia dapat dibangun dengan fondasi dan nilai-nilai luhur bangsa tanpa tendensi apapun yang mencederai demokrasi dan keadilan," jelasnya.
Lebih jauh ia pun menyampaikan generasi saat ini memiliki tanggung jawab terhadap sejarah. Ganjar mengajak semuanya untuk memastikan sejarah Indonesia saat ini terang.
Baca Juga : Konser BMTH Dihentikan, Kemal Pahlevi: Banyak Penonton Pingsan
"Kita generasi yang ada saat ini punya tanggung jawab sejarah, apakah kita akan mengorbankan sejarah panjang Indonesia ke depan? Jawaban saya tidak, kita akan memastikan sejarah yang terang, kita pastikan demokrasi dan keadilan sampai selamanya. Diam bukan sebuah pilihan, mimpi yang diimpikan sendirian hanya akan menjadi mimpi, mimpi yang di impikan bersama adalah kenyataan," imbuhnya.
Seperti diketahui, masyarakat Indonesia belakangan ini tengah memperbincangkan pelanggaran etik Anwar Usman.
Adik ipar Jokowi tersebut memutuskan Perkara 90 soal batas usia Capres dan Cawapres menjadi 40 tahun atau sudah memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah.
Mengacu pada putusan ini, Gibran Rakabuming Raka yang baru dua tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo melenggang menjadi Cawapres Prabowo Subianto.
Kini, MKMK sudah memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena terbukti melanggar kode etik berat.
