JATIMTIMES - DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, di ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi pada Kamis (9/11/2023)
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara dan diikuti anggota dewan dari lintas fraksi yang ada di lembaga dewan.
Baca Juga : KPU Kota Batu Terima Ribuan Kotak Suara di Gudang Logistik Baru
Sedangkan dari eksekutif yang hadir antara lain; Wakil Bupati Banyuwangi, H.Sugirah, Sekretaris Daerah, H. Mujiono yang didampingi Asisten, Tim Ahli, Pimpinan SKPD, Camat dan Lurah serta undangan lain.
Bupati Banyuwangi dalam Nota keuangan APBD tahun 2024 yang dibacakan oleh Wakil bupati, H. Sugirah antara lain mengungkapkan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat; arah perkembangan dari sisi pendapatan daerah, baik dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, sekaligus memperhatikan kondisi makro ekonomi dan upaya pencapaian sasaran-sasaran Pembangunan Daerah di tahun 2024.
“Tema pembangunan tahun 2024 yakni ” Menguatkan Ketahanan Ekonomi dengan Menjaga Stabilitas Sosial dan Infrastruktur Terintegrasi melalui kolaborasi inovasi dan transformasi,” jelas H Sugirah.
Dia menuturkan proyeksi indikator makro Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi telah dikalkulasi dengan cermat sehingga Pertumbuhan Ekonomi Banyuwangi diproyeksikan pada kisaran 4,81 persen. Persentase penduduk miskin pada kisaran 7,32 persen dan tingkat pengangguran terbuka berkisar 4,68 persen. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 71,75 persen. Sedangkan rasio Gini diproyeksikan 0,31.
“Kinerja positif tersebut, merupakan dampak multiplier effect dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas, ” jelasnya
Pendapatan Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal untuk memperluas ruang gerak dalam membiayai pembangunan.
Oleh karena itu, Eksekutif berkomitmen untuk terus meningkatkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, baik penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Peningkatan pendapatan daerah adalah kunci kemandirian dalam membiayai pembangunan.
Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2,495 triliun. “Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 605 miliar, Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp. 1,839 triliun dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 51,2 miliar,“ tambah H Sugirah.
Baca Juga : Kelanjutan Perbaikan Pasar Besar, DPRD Kota Malang: 2024 Fokus Persiapan dan Perencanaan
Selanjutnya komposisi belanja daerah dalam RAPBD Tahun 2024 sebesar Rp. 2,520 triliun.
Pada sisi belanja, permasalahan utama yang timbul adalah tingginya tingkat kebutuhan yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga dalam penentuan besaran belanja daerah perlu disusun secara selektif sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
Kebijakan Umum Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 diarahkan terutama sebagai upaya antisipatif terhadap dinamika situasi yang difokuskan antara lain untuk pemulihan ekonomi, peningkatan efisiensi, penyediaan alokasi untuk tahapan pilkada serentak 2024 dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan prioritas pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal daerah.
”Kesemuanya ini dilakukan agar pembangunan di segala bidang, baik yang telah, sedang dan akan dilaksanakan berjalan secara terprogram dan berkesinambungan yang pada akhirnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi, ” imbuh H Sugirah.
Sedangkan untuk komposisi pembiayaan daerah tahun 2024, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 25 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. Kemudian untuk pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan nihil.
“Saya berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan lancar dan dilandasi dengan semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” pungkasnya.
