JATIMTIMES - Amnesty Brawijaya gelar diskusi terbuka secara live melalui aku media sosial terkait hak perempuan dalam partisipasi politik, Rabu (8/1½023). "Berbicara mengenai partisipasi politik tentunya bukan hanya stuck terhadap poin kuantitatif saja tetapi juga ada bentuk - bentuk lain seperti bagaimana suara perempuan didengar yang pada akhirnya dapat ikut andil dalam kegiatan politik, kampanye dan lain sebagainya," kata Fanda salah satu pemateri yang juga Kepala Departemen Kasospol HIMAPOLITIK FISIP UB.
Amnesty Brawijaya aktif dalam mengkampanyekan kebebasan dan kesetaraan hak setiap individu yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara tanpa diskriminasi. Selain itu juga terus meningkatkan pemahaman publik terkait HAM melalui kajian, kampanye digital dan juga sekolah - sekolah HAM.
Baca Juga : Ajak Generasi Muda Peran Aktif di Pemilu, Ini Pesan Mantan Petinggi Bappenas Slamet Soedarsono
Fanda yang juga sekarang sedang melakukan penelitian tentang keterwakilan perempuan dalam politik mengungkapkan bahwa hasil dari penelitiannya membuktikan jika perempuan masih ada batasan untuk mengemukakan pendapatnya dalam berpolitik.
"Isu ini sangat penting karena seringkali perempuan itu seringkali diabaikan partisipasinya dalam politik, bahkan untuk menentukan pilihannya perempuan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya, perempuan yang sekarang berada di parlemen pun belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan perempuan secara umum" pungkas Fanda.
Amnesty Brawijaya juga mengungkapkan bahwa mereka berkomitmen aktif dalam membuat podcast yang diantaranya membahas kekerasan seksual di lingkungan kampus, hukuman mati dan pasal bermasalah dalam KUHP.
Baca Juga : Ramai Hastag 'Kami Muak', Usai Anwar Usman Dicopot sebagai Ketua MK
"Dengan adanya acara ini harapannya dapat meningkatkan awareness kepada seluruh perempuan bahwa partisipasinya dalam berpolitik merupakan hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi , tak terkecuali perempuan. Harapannya juga masyarakat khususnya perempuan yang memiliki akses lebih terhadap pendidikan dapat bersama-sama menggandeng perempuan lain terutama yang masih berada di lingkaran marginal untuk sama sama dapat mewujudkan harapan kemerdekaan hak perempuan dalam partisipasinya di politik” ungkap Fanda.
