JATIMTIMES - Pajak daerah menjadi salah satu sektor penunjang pendapatan ssli daerah (PAD) tertinggi di Kabupaten Malang. Khusus sepanjang Oktober 2023, pajak daerah telah mampu menyumbang PAD hingga Rp 33,7 miliar.
Adanya penambahan tersebut membuat target pajak daerah hingga Oktober 2023 telah terealisasi sebesar 78,26 persen. Sedangkan target pajak daerah pada 2023 mencapai Rp 476,6 miliar.
Baca Juga : Jumlah Meningkat, Kota Malang Masih Jadi Lokasi Favorit Pengemis dan Anjal
"Sampai dengan saat ini, realisasi pajak daerah mencapai lebih dari Rp 373 miliar," terang Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara, saat dikonfirmasi Selasa (31/10/2023).
Pajak daerah di Kabupaten Malang disokong oleh 10 sektor. Yakni meliputi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), mineral bukan logam dan batuan (MBLB), parkir, air tanah, hingga pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Pada 2023, PBB menjadi salah satu sektor pendapatan tertinggi pajak daerah," ungkap mantan kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Kabupaten Malang ini.
Dijelaskan Made, PBB di 2023 ditarget Rp 140 miliar. Sementara itu, hingga Selasa (31/10/2023) Bapenda Kabupaten Malang telah merealisasikan target tersebut melebihi angka Rp 115 miliar.
Baca Juga : Kuasai Jalur Gaza, Hamas Sandera 3 Wanita Israel, Netanyahu Disebut Jadi Penyebabnya
Jika mengacu pada beberapa tahun sebelumnya, capaian PBB tersebut telah mampu mencetak sejarah baru. Sebab, beberapa tahun sebelumnya, PBB tidak pernah mendulang pendapatan hingga melebihi Rp 100 miliar. "Sampai saat ini (31/10/2023) target PBB telah terealisasi lebih dari 82 persen," ujarnya.
Selain PBB, lanjut Made, pajak daerah di sektor PPJ dan BPHTB juga mendominasi capaian pajak daerah. "Keduanya (pajak BPHTB dan PPJ) saat ini targetnya telah terealisasi lebih dari 80 persen. Bahkan target PPJ telah terealisasi lebih dari 90 persen," tukas Made.
