JATIMTIMES - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GBK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menilai pemerintah perlu meminta pendapat dan masukan dari para tokoh masyarakat, dalam menyikapi problematika di masyarakat, termasuk dalam masalah Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
Adapun unsur tokoh yang dimaksud Habib Syakur seperti tokoh adat, dan tentunya alim ulama.
Baca Juga : Ponpes Bahrul Maghfiroh Gelar Haul ke-6 Gus Luqman, Kiai Bisri: Gus Luqman Dikenal Dermawan
"Saya menilai pemerintah harusnya lebih aktif meminta pendapat tokoh masyarakat dalam segala hal. Alim ulama dan tokoh agama sebagai sahabat, sebagai keluarga dan bagian dari pemerintah pusat," ujar Habib Syakur, dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/9/2023).
Selanjutnya Habib Syakur mengajak masyarakat untuk membangun sikap dan prasangka yang baik dalam menyikapi persoalan di Pulau Rempang. Ia menilai, pembangunan bangsa Indonesia yang sejati dan berpihak pada rakyat dapat tercapai dengan adanya nilai-nilai luhur tersebut.
"Menyikapi kejadian Rempang, saya ingin mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia hendaknya mempunyai nilai-nilai prasangka baik kepada pemerintah. Apalagi mitra kerja pemerintah adalah para pengusaha nasional," jelas Habib Syakur.
Ia pun mencontohkan bagaimana seorang pengusaha yang punya jiwa nasionalisme seperti Tomy Winata (TW), hendaknya dilihat sebagai satu kesatuan anak bangsa Indonesia.
"Indonesia kita ini berdiri dengan semangat kebersamaan dan nasionalisme patriotisme. Maka seperti contohnya bapak Tomy Winata dan lainnya, pemilik Sinarmas, Indofood dan pengusaha Taipan itu mereka juga rakyat Indonesia," jelas Habib Syakur.
Habib Syakur kemudian menjelaskan Allah SWT menjadikan TW sebagai konglomerat dan pengusaha yang sukses. Lebih lanjut, TW memiliki jiwa sosial yang tinggi.
"Kita harus melihat hal positif bahwa hatinya didedikasikan untuk bangsa Indonesia," sambungnya.
Menurutnya, sosok Tomy Winata (TW) juga manusia biasa, tapi naluri bisnisnya untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia harus dihargai dan harus dihormati.
Habib Syakur juga meminta masyarakat untuk menghargai inisiasi TW dalam menggandeng perusahaan dari China untuk membangun pabrik kaca dan solar panel dalam memanfaatkan sumber daya alam di Rempang .
"Pemerintah sudah pasti memproteksi rakyat, khususnya warga Rempang yang wilayahnya dijadikan tempat pembangunan pabrik solar panel. Insya Allah pemerintah tak akan membuat rakyat sengsara," ungkapnya.
Habib Syakur mengimbau seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga Rempang, yakin Allah maha adil bijaksana. Apabila pemerintah berbuat salah pada warga Rempang, maka Allah pasti akan menghukumnya.
Lalu untuk pemerintah, Habib Syakur mengimbau harus menyentuh masyarakat yang lahannya akan menjadi tempat pabrik. Menurut Habib Syakur, pemerintah harus menyentuh langsung masyarakat dan tidak menyakiti warga Rempang. Sebab, selama ini pemerintah selalu memakai jasa orang ketiga.
"Saya secara pribadi bangga dengan jiwa sosial Tomy Winata. Saya yakin TW pengusaha yang rendah hati dan rasa sosialnya tinggi, serta nasionalisme untuk Indonesia sangat kuat. Memperhatikan Masyarakat banyak diatas kepentingan pribadi," tandas Habib Syakur.
Baca Juga : Pantangan Larung Sesaji Pantai Ngliyep, Wajib Berpuasa Hingga Tak Boleh Didatangi Wanita
Ia pun berharap agar masyarakat, khususnya warga Rempang berprasangka baik terhadap pemerintah karena memikirkan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, Allah SWT pasti memberikan hal yang terbaik bagi umatnya.
Sebaliknya, jelas Habib Syakur, jika pemerintah curang pasti akan mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT.
"Kalau pemerintah serius dan ini jadi kebaikan, maka akan jadi kebaikan. Mari kita pahami secara positif," pungkasnya.
Seperti yang sudah diketahui, bentrokan pecah antara warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Kamis (7/9). Peristiwa itu terjadi akibat konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City.
Rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City mencuat sejak 2004. Kala itu, PT. Makmur Elok Graha menjadi pihak swasta yang digandeng pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam bekerja sama.
Kini, pembangunan Rempang Eco City masuk dalam Program Strategis Nasional tahun ini sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080.
Kawasan Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China Xinyi Group. Investasi proyek itu diperkirakan mencapai US$11,6 miliar atau sekitar Rp174 triliun.
Berdasarkan situs BP Batam, proyek ini akan memakan 7.572 hektare lahan Pulau Rempang atau 45,89 persen dari keseluruhan lahan pulau Rempang yang memiliki luas sebesar 16.500 hektare.
Sejumlah warga terdampak pun harus direlokasi demi pengembangan proyek ini. Sebagai kompensasi, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyatakan pemerintah menyiapkan rumah tipe 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah 500 meter persegi.
Penolakan warga atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City itu pecah jadi bentrokan dengan aparat gabungan pada 7 September 2023. Mereka menolak pengukuran lahan yang dilakukan BP Batam.
Polisi menembakkan gas air mata lantaran situasi yang tidak kondusif. Sejumlah anak harus dibawa ke rumah sakit akibat gas air mata yang diklaim aparat terbawa angin.