JATIMTIMES - Stunting wajib terus ditekan. Karena itu, berbagai upaya penurunan stunting pun terus dilakukan. Tak hanya pemerintah daerah, tetapi juga dari pemerintah provinsi.
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jatim pun turun untuk melakukan penilaian. Namun, penilaian dilakukan secara virtual melalui zoom meeting.
Baca Juga : Pangeran Blitar, Pemberontak Mataram yang Jadi Inspirator Perjuangan Pangeran Sambernyawa
‘’Jadi ini tadi adalah penilaian kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kita yang dilakukan oleh tim provinsi. Harapannya, upaya bersama penurunan stunting ini bisa semakin berjalan optimal,’’ kata Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto usai memimpin penilaian di GCIO Kota Madiun, Kamis (10/8).
Sekda menyebut setidaknya terdapat delapan aksi konvergensi penurunan stunting. Yang paling dasar terkait master analisis situasi (ansit). Itu merupakan data dasar layanan dan cakupan sasaran yang akan diintervensi.
Sekda Soeko menambahkan di Kota Madiun setidaknya terdapat lima ribu lebih sasaran. Namun, sasaran ini tidak hanya yang stunting, tetapi semua yang berpotensi pada stunting.
‘’Jadi, lima ribu sekian ini tidak hanya yang stunting. Tetapi juga pasangan subur, ibu hamil, dan lain sebagainya. Mereka ini masuk sasaran yang akan diintervensi,’’ jelasnya.
Harapannya tentu agar tidak muncul stunting baru ke depan. Sementara itu, mereka yang terlanjur stunting diberikan penanganan khusus. Misalnya, penambahan asupan tambahan dan pendampingan.
Baca Juga : Depresi Ditinggal Suami, Perempuan di Blitar Berdiri di Atas Rel dan Tewas Tertabrak KA
Sekda Soeko menyebut berbagai upaya juga terus dilakukan Pemerintah Kota Madiun. Mulai Warung Stop Stunting (WSS) hingga inovasi sebaya yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
‘’Saat ini untuk stunting kita di 9,7 persen dan targetnya bisa turun di angka enam pada tahun ini. Nah, delapan aksi konvergensi tadi untuk mengawali penurunan stunting ini,’’ pungkasnya.
