JATIMTIMES - Bupati Malang HM Sanusi menerima penghargaan dari Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo SpOG atas komitmennya dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Malang tahun 2022.
Penyerahan piagam penghargaan dari Kepala BKKBN kepada Bupati Malang HM Sanusi dilakukan pada momentum puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 tahun 2023 di Pendapa Agung Kabupaten Malang.
Baca Juga : Jika Ganjar Pranowo Jadi Presiden, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo akan Jabat Menkes RI
Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo SpOG menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Malang HM Sanusi yang telah bekerja keras bersama seluruh pihak untuk menurunkan stunting di Kabupaten Malang.
"Pak Bupati sudah menginisiasi sejak tahun 2021 yang namanya Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Ini yang menjadi percontohan kalau menurut saya," ujar Hasto, Rabu (19/7/2023).
Pihaknya mengatakan, bahwa nantinya Bulan Agustus 2023 akan dilakukan survei Kesehatan Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI. Jika survei tersebut dikerjakan dengan baik, hasilnya juga akan maksimal.
"Saya yakin apabila survei dilakukan dengan baik dan kemudian data di lapangan juga kenyataannya stunting sudah minim, hasilnya akan baik," ujar Hasto.
Sementara itu, Bupati Malang HM Sanusi mengatakan, bahwa untuk menurunka stunting di Kabupaten Malang, pihaknya melakukan pendekatan gotong-royong. Di mana semua pihak dan elemen masyarakat dilibatkan untuk menurunkan stunting.
"Pengusaha kita libatkan, dari Dinas Kesehatan, dari pemerintah daerah, para kepala Dinas dan Camat serta setiap kepala desa berkewajiban menangani stunting semua dengan membuat bapak asuh setiap kecamatan yang diampu oleh kepala dinas," jelas Sanusi.
Nantinya, untuk cara kerjanya sendiri semua pihak memiliki peran masing-masing. Yakni dari Dinas Kesehatan akan memberikan diagnosa terhadap balita. Hal itu untuk menentukan penanganan stunting seperti apa yang dapat dilakukan.
Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Rutin Salurkan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah 6.400 KPM Lewat 57 E-Warung
"Kalau perlu tambahan makanan bergizinya itu nanti kita bekerja sama dengan para pengusaha untuk memberikan susu tambahan atau makanan yang bergizi lainnya," terang Sanusi.
Lalu jika terdapat balita stunting yang memerlukan pengobatan secara intensif nantinya akan melibatkan Puskesmas atau fasilitas kesehatan di wilayah kediamannya. "Kalau ada yang perlu terapi olahraga, nanti kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang menangani kebugaran fisik," kata Sanusi.
Lebih lanjut, Sanusi menyebut bahwa tren prevalensi stunting di Kabupaten Malang mengalami penurunan secara signifikan. Hal itu berdasarkan hasil bulan penimbangan balita atau melalui Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) tahun 2023.
Tercatat pada tahun 2018, angka stunting di Kabupaten Malang berdasarkan bulan penimbangan balita sebesar 18,5 persen. Kemudian tahun 2019 sebesar 12,1 persen; tahun 2020 sebesar 11,4 persen; tahun 2021 sebesar 8,9 persen; tahun 2022 sebesar 7,8 persen; tahun 2023 sebesar 6,7 persen.
Sedangkan jika mengacu tren stunting berbasis survei, jumlahnya berbeda jauh. Di tahun 2018 berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) sebesar 31,37 persen; tahun 2019 berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) sebesar 26,3 persen. Tahun 2020 nihil. Kemudian tahun 2021 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 25,7 persen, serta tahun 2022 berdasarkan SSGI sebesar 23,0 persen. Sedangkan untuk tahun 2023 masih akan dilakukan pada Bulan Agustus 2023 mendatang.
