JATIMTIMES - Bupati Malang HM Sanusi segera mengirimkan tim dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk membahas keberlanjutan replikasi penyusunan program Data Desa Presisi.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang ini mengatakan, pihaknya mengirimkan tim ke Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI dan IPB untuk membenahi penyusunan data riil di Kabupaten Malang untuk membuat suatu perencanaan serta kebijakan.
Baca Juga : Dirjen Otoda Kemendagri RI Tekankan Pentingnya Data untuk Kemajuan Kabupaten Malang
Selain itu, langkah ini dilakukan Sanusi setelah adanya koordinasi dan komunikasi yang intens dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI Akmal Malik perihal penyusunan kebijakan berbasis data riil melalui Data Desa Presisi.
"(Data Desa Presisi) ini mau kita aplikasikan dan replikasi (di Kabupaten Malang). Dirjen Otoda sudah (bersedia) membina dan mengedukasi SKPD. Yang saya tugasi nanti Bappeda, DPMD dan Dinas Pariwisata untuk bisa melakukan training di Otoda," jelas Sanusi.
Pria asli Gondanglegi itu menuturkan, pihaknya akan mengirimkan tim dari Pemkab Malang ke Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI dan ke IPB, yang terdiri dari perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) pekan depan.
Sanusi pun mengaku bahwa dengan adanya penyusunan data riil seperti program Data Desa Presisi nantinya setiap desa di Kabupaten Malang akan digali semua potensi dan permasalahannya dari berbagai sektor.
"Sehingga ke depannya perencanaan itu sudah berbasis data. Sementara ini kan masih copy paste saja, hanya meningkatkan kualitas dari perencanaan itu," kata Sanusi.
Baca Juga : 3 Suplemen untuk Anak yang Dianjurkan oleh IDAI
Disinggung mengenai target realisasi program Data Desa Presisi untuk direplikasi di Kabupaten Malang, Sanusi mengaku akan mempertimbangkan beberapa hal. Yakni berkaitan dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan finansial atau keuangan daerah dari Pemkab Malang.
"Target terealisasi di tahun 2024, (nantinya) dengan Data Desa Presisi maka alokasi anggaran yang minim, bisa menghasilkan hasil yang maksimal karena tepat sasaran," pungkas Sanusi.
