JATIMTIMES - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Akmal Malik menekankan pentingnya data untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Malang.
Hal ini disampaikan langsung oleh Akmal di hadapan Bupati Malang HM Sanusi dan Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto beserta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang usai menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Pemkab Malang.
Baca Juga : 3 Suplemen untuk Anak yang Dianjurkan oleh IDAI
"Ke depan kami berharap, pengambilan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Malang harus berbasis data riil," ungkap Akmal.
Pembahasan data ditekankan oleh Akmal, pasalnya menurut penjelasan dari Bupati Malang HM Sanusi, selama ini perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang masih menggunakan data kira-kira dan bahkan data ada yang diambil dari tahun sebelumnya.
"Pak Bupati mengatakan, selama ini masih menggunakan data kira-kira, bahkan beberapa di antaranya masih menggunakan data-data copy paste dari tahun sebelumnya. Sementara dinamika kan berkembang terus," ujar Akmal.
Melihat kondisi ini, Akmal pun mendorong Bupati Malang HM Sanusi agar membuat sebuah perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang berbasis data riil yang ada di masyarakat.
Nantinya, dengan data riil yang dimiliki, maka akan mempermudah sinergitas dan kolaborasi mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat. "Agar dana yang terbatas, sumber daya yang terbatas, bisa kita atasi dengan baik. Kuncinya juga harus kolaborasi dengan pusat, provinsi, kabupaten dan juga desa," jelas Akmal.
Lebih lanjut, Akmal juga sempat membeberkan konsep penyusunan data riil yang telah dibuat oleh tim dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan diaplikasikan di Provinsi Sulawesi Barat ketika dirinya menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur periode 2022-2023.
"Kebetulan ketika saya menjadi Pj di Sulawesi Barat dulu, kami punya program Data Desa Presisi, itu punyanya IPB. Kita bisa mendeteksi secara cepat di mana patologinya itu," kata Akmal.
Baca Juga : 2023 Jumlah Perokok Menurun di Beberapa Negara, Indonesia Malah Diprediksi Meningkat
Alumnus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (sekarang Institut Pemerintahan Dalam Negeri) ini mengatakan, bahwa dirinya akan membantu Kabupaten Malang untuk memiliki Data Desa Presisi, agar perencanaan pembangunan Kabupaten Malang dapat berbasis data dan permasalahan yang ada.
Akmal pun mengaku bahwa dirinya akan membantu memfasilitasi tim dari Pemkab Malang yang akan dikirim ke Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI dan IPB untuk memahami dengan terperinci mengenai Data Desa Presisi.
Selain itu, jika ke depan dalam pelaksanaan program-program kerja dan pembangunan di Kabupaten Malang mengalami kekurangan anggaran, pihaknya mengaku siap mencoba membantu mencarikan bantuan pembiayaan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI maupun instansi lainnya.
"Insya Allah dengan kolaborasi, kita bisa selesaikan. Kami ingin jadikan Malang sebagai percontohan tentang kebijakan berbasis data presisi," pungkas Akmal.